“Selama itu bisa memberikan solusi supaya BBM bersubsidi tepat
sasaran, kita akan dukung. Termasuk mewajibkan kendaraan berplat merah
harus menggunakan Pertamax. Harapan kita supaya BBM bersubsidi
benar-benar dinikmati oleh rakyat yang kurang mampu,” kata Syarif Izhar
Assyuri, Wakil Ketua Komisi B DPRD Kalbar, kepada Equator, Senin (9/4).
Menurutnya, jika ada instruksi untuk mewajibkan hal itu, kenapa tidak. Itu aturan yang harus dijalankan. Tetapi pengawasan di masing-masing SPBU harus lebih ditingkatkan. Lemahnya pengawasan cenderung muncul penyimpangan dan mudah sekali disusupi kepentingan. “Saat ini yang menjadi masalah pengawasan masih lemah, ini yang kita khawatirkan,” ujar Izhar.
Dewan mendukung upaya-upaya pemerintah termasuk rencana pemprov membentuk tim kajian. Diharapkan upaya itu tidak hanya sampai tataran diberlakukan saja. “Tetapi dalam pelaksanaannya terutama pengawasan terhadap SPBU-SPBU juga harus dilakukan,” pintanya.
DPRD juga akan koordinasi dengan Pertamina dan Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral perihal penggunaan Pertamax pada semua mobil dinas.
“Kita minta bagaimana kesiapan suplai, distribusi, termasuk kesiapan untuk bahan bakar Pertamax itu sendiri. Karena saat ini di beberapa SPBU ada yang belum menyediakan Pertamax. Sehingga jangan sampai ini diberlakukan, hal-hal yang mendukung lambat dilaksanakan,” jelasnya.
Kalangan Dewan ternyata kerap ketinggalan informasi. Seperti sudah diberitakan Equator, Pertamina Kalbar akan siap kapan saja menyuplai kebutuhan Pertamax untuk mobil dinas pemprov maupun pemkab/pemkot se-Kalbar.
“Apabila kendaraan dinas pemerintah diwajibkan menggunakan Pertamax, Pertamina siap. Saat ini semua daerah sudah tersedia Pertamax kecuali di Kabupaten Kapuas Hulu. Tetapi seandainya ada instruksi mewajibkan hal itu, kami siap menyediakan,” ungkap John Haidir, Sales Representative BBM Pertamina Kalbar kepada Equator, Kamis (5/4).
Bahkan Pertamina akan melakukan pengaturan pada pengisian BBM kendaraan dinas pemerintah dengan Pertamax. Untuk pengawasan dan pengaturan internal yang melakukan dari pemerintah. Pertamina hanya menyediakan pasokan dan regulator yang melaksanakannya. (kie)
Menurutnya, jika ada instruksi untuk mewajibkan hal itu, kenapa tidak. Itu aturan yang harus dijalankan. Tetapi pengawasan di masing-masing SPBU harus lebih ditingkatkan. Lemahnya pengawasan cenderung muncul penyimpangan dan mudah sekali disusupi kepentingan. “Saat ini yang menjadi masalah pengawasan masih lemah, ini yang kita khawatirkan,” ujar Izhar.
Dewan mendukung upaya-upaya pemerintah termasuk rencana pemprov membentuk tim kajian. Diharapkan upaya itu tidak hanya sampai tataran diberlakukan saja. “Tetapi dalam pelaksanaannya terutama pengawasan terhadap SPBU-SPBU juga harus dilakukan,” pintanya.
DPRD juga akan koordinasi dengan Pertamina dan Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral perihal penggunaan Pertamax pada semua mobil dinas.
“Kita minta bagaimana kesiapan suplai, distribusi, termasuk kesiapan untuk bahan bakar Pertamax itu sendiri. Karena saat ini di beberapa SPBU ada yang belum menyediakan Pertamax. Sehingga jangan sampai ini diberlakukan, hal-hal yang mendukung lambat dilaksanakan,” jelasnya.
Kalangan Dewan ternyata kerap ketinggalan informasi. Seperti sudah diberitakan Equator, Pertamina Kalbar akan siap kapan saja menyuplai kebutuhan Pertamax untuk mobil dinas pemprov maupun pemkab/pemkot se-Kalbar.
“Apabila kendaraan dinas pemerintah diwajibkan menggunakan Pertamax, Pertamina siap. Saat ini semua daerah sudah tersedia Pertamax kecuali di Kabupaten Kapuas Hulu. Tetapi seandainya ada instruksi mewajibkan hal itu, kami siap menyediakan,” ungkap John Haidir, Sales Representative BBM Pertamina Kalbar kepada Equator, Kamis (5/4).
Bahkan Pertamina akan melakukan pengaturan pada pengisian BBM kendaraan dinas pemerintah dengan Pertamax. Untuk pengawasan dan pengaturan internal yang melakukan dari pemerintah. Pertamina hanya menyediakan pasokan dan regulator yang melaksanakannya. (kie)
