14 KPU se-Kalbar Jadi Saksi di MK

Hakim MK

PONTIANAK - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat akan menghadirkan seluruh KPU kabupaten/kota se Kalbar di Mahkamah Konstitusi (MK) dalam agenda sidang pembuktian. Besok, Jumat (12/10/2012), MK menggelar sidang lanjutan perselisihan Pemilukada Kalbar dengan agenda pembuktian dari pihak pemohon (MB dan Arafah) maupun termohon (KPU Kalbar) serta pihak terkait.

"Besok (hari ini) agendanya adalah pembuktian. Dalam pembuktian ini masing-masing pihak menyampaikan bukti tertulis seperti surat, maupun saksi. Kita meminta Panwaslu dan KPU kabupaten/kota se Kalbar untuk bersaksi, serta ada sekitar 40 bukti atau berkas surat yang akan diserahkan," kata Nazirin kepada Tribunpontianak.co.id, saat dihubungi, Kamis (11/10/2012).

Ditambahkannya, keterangan dari para saksi yakni KPU kabupaten/kota se Kalbar diharapkan bisa menjelaskan mekanisme tentang setiap tahapan yang telah disosialisasi. Yakni berkenaan dengan perekrutan anggota penyelenggara, penyerahan DPS dan kemudian penetapan DPT.

"Sebenarnya kami melihat apa yang digugat oleh pihak pemohon tidak ada yang signifikan. Semuanya sudah sesuai dengan Undang- undang dan sangat jelas. Berkaitan dengan Armyn Alianyang, Undang-undang juga sudah menjelaskan cukup dengan surat pernyataan permohonan pengunduran diri, sesuai pasal 59 huruf G," jelasnya.

Terpisah, kuasa pemohon pasangan gubernur dan wakil gubernur Morkes - Burhanudin A Rasyid, Syamsir, menuturkan siap membuktikan pencalonan Armyn Alianyang melanggar Undang-undang. Dikatakannya, pembuktian ini akan diterangkan dalam sejumlah saksi ahli yang akan memberikan keterangan.

Jokowi Punya 15.059 Relawan

ISTIMEWA
Tim senyap pemenangan Cagub dan Cawagub Jokowi-Ahok

JAKARTA - Sukses Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama dalam Pilgub DKI Jakarta bukan semata karena kehebatan daya magnet sosok keduanya. Tim sukses dan relawan yang solid pun sangat besar andilnya. Mereka tim rahasia yang memimpin gerakan bawah tanah.

Pasangan ini misalnya ditopang "tenaga" lain yang terus bekerja keras mengawal pertarungan dalam memperebutkan DKI 1. Para relawan ini jumlahnya tidak tanggung-tanggung, mereka beranggotakan 15.059 relawan, sama dengan jumlah tempat pemungutan suara.

Tim relawan berada di bawah pengawasan 42 koordinator di tingkat kecamatan, dan 706 yang berada di tingkat kelurahan. Sebagian besar menyebar tim berada di lapangan, kelurahan dan kecamatan di DKI Jakarta, di lima kotamadya dan satu kabupaten, yakni Kepulauan Seribu.

Menurut Direktur Eksekutif Cyrus Network Hasan Nasbi yang sekaligus bertindak sebagai koordinator tim relawan, mereka juga dibantu oleh tim operator sebanyak 150 orang yang terus memantau di Pusat Data Jakarta Baru.

Tim operator direkrut sangat ketat, dan dilatih selama 3 bulan lebih. Kerahasiaan dijaga, agar tidak terjadi pengkhianat, yang menyeberang ke kubu lawan, Foke - Nara. Tugas tim operator ini juga tidaklah mudah. Mereka harus mengakomodir 15.095 laporan tim yang beroperasi di lapangan selama berjam-jam. (tribunnews/nicolas emanuel manaffe)

Pengunduran Diri Jokowi Tunggu Sidang DPRD

SEMARANG - Surat pengunduran diri Gubernur DKI terpilih, Joko Widodo selaku Wali Kota Surakarta belum diterima Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

"Kami menunggu hasil sidang paripurna DPRD Surakarta yang membahas mengenai usulan pengunduran diri tersebut," kata Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Siswo Laksono di Semarang, Minggu (30/9/2012).

Dikatakannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pengunduran diri Wali Kota Surakarta harus ditetapkan dalam sidang paripurna DPRD. "Semua tergantung sidang paripurna DPRD," ujarnya.

Hasil sidang paripurna itu disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri.

Secara terpisah, anggota DPRD Jawa Tengah Hadi Santoso meminta berbagai program pembangunan Kota Solo harus tetap berkelanjutan, setelah ditinggal Joko Widodo.

"Wakil wali kota yang akan melanjutkan jalannya pemerintahan harus mampu menjaga penyelesaian berbagai target pembangunan yang sudah direncanakan," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera ini.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta menetapkan pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama sebagai pemenang Pemilihan Kepala Daerah 2012 putaran kedua.

Pasangan tersebut meraih 53,82 persen suara, mengungguli pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli yang meraih 46,17 persen suara. Pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih itu rencananya akan dilantik pada 7 Oktober 2012.

Anggaran Pelantikan Rp 550 Juta, Jokowi Geleng Kepala

JAKARTA - Anggaran pelantikan Gubernur Jakarta terus menuai kontroversi. Kritik keras terus dilayangkan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta terkait alokasi anggaran pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2012-2017.

Pasalnya, setelah sempat dipangkas setengahnya menjadi Rp 499 juta, kini anggaran itu kembali meningkat menjadi sekitar Rp 550 juta. Terkait hal ini, Jokowi pun geleng-geleng kepala saat ditanyakan tanggapannya soal pelantikan mewah untuk dirinya itu.

"Dulu kan sempat Rp 1 miliar, lalu saya ngomong turun jadi Rp 400 juta. Terus sekarang naik lagi?" tanya Jokowi heran, Selasa (2/10/2012) malam saat dijumpai di Balai Kartini, Jakarta.

Menurut Jokowi, dirinya memang tidak memiliki hak untuk meminta pemotongan anggaran itu. Namun, ia berharap agar pelantikan untuk dirinya dan pasangan cagub, Basuki Tjahaja Purnama, dilakukan sesederhana mungkin.

"Kemarin saya bilang sederhana, sekarang saya berharap sesederhana mungkin. Saya nggak mau diminta sebut angka-angkanya berapa," kata Jokowi lagi.

Wali Kota Solo yang saat ini dalam proses pengunduran diri itu menilai anggaran pelantikan yang cukup besar sebaiknya dialihkan untuk program-program bagi rakyat. "Ya kan bisa dialihkan untuk hal lain seperti keamanan yang kira-kira menyangkut ke rakyat, bukan ke saya," ujar Jokowi.

Seperti dibertakan sebelumnya, alokasi dana pelantikan gubernur terpilih dianggarkan Rp 822.000.000 dalam APBD 2012. Kemudian meningkat menjadi Rp 1,05 miliar dalam APBD Perubahan 2012. Selanjutnya, anggaran tersebut dikurangi menjadi Rp 622.000.000 dan kembali dipangkas menjadi Rp 499.407.000 setelah melalui berbagai pembahasan dengan berbagai pihak. Namun, jumlah ini kembali naik menjadi Rp 550 juta.

Sekretaris DPRD DKI Jakarta, Mangara Pardede, membenarkan adanya penambahan alokasi dana pelantikan gubernur terpilih. Penambahan ini berhubungan dengan masalah hiburan yang akan ditampilkan saat acara pelantikan.

"Nantinya kami akan sewa paduan suara dari UI dan sound system sekitar Rp 25.000.000. Kemudian Keroncong Tugu juga jadi ditampilkan dengan biaya sekitar Rp 20.000.000," kata Mangara saat dijumpai di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Senin (1/10/2012).

Ia mengungkapkan bahwa keputusan untuk kembali mengundang Keroncong Tugu sudah melalui pertimbangan yang matang. Menurutnya, keroncong tugu tetap digunakan mengingat grup musik ini memiliki nilai historis tersendiri.

"Tambahannya untuk sementara itu, tapi dipastikan tak akan ada artis. Undangan rencananya 800 orang sesuai dengan kapasitas ruang paripurna," ujar Mangara. (*)

Pelantikan Jokowi-Ahok 15 Otober

JAKARTA - Setelah menunggu beberapa lama akhirnya Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama segera dilakukan pelanttikan. Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih periode 2012-2017 tersebut dipastikan akan digelar pada Senin (15/10/2012) pekan depan.

Hal itu ditetapkan dalam rapat Badan Musyawarah DPRD DKI yang baru saja selesai digelar siang ini di Gedung DPRD DKI Jakarta. Wakil Ketua DPRD DKI Inggard Joshua menjelaskan, penentuan hari pelantikan itu berdasarkan pada surat Keputusan Sekretariat Negara tertanggal 8 Oktober 2012 tentang pemberhentian Gubernur DKI sebelumnya Fauzi Bowo.

"Sudah diputuskan bahwa pelantikan akan dilaksanakan Senin, 15 Oktober," kata Inggard saat ditemui seusai menggelar rapat bersama Bamus DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (11/10/2012).

Ia melanjutkan, acara pelantikan dimulai pada pukul 10.00-12.55 WIB di Gedung DPRD DKI Jakarta. Panitia pelantikan bakal menggelar geladi kotor pada Jumat (12/10/2012) siang dan gladi bersih pada satu hari sebelum hari H pelantikan, yakni Minggu (14/10/2012) pagi. "Semuanya sudah disiapkan dan undangan akan segera kami kirim," ujar Inggard.

Para tamu undangan yang hadir dalam acara pelantikan akan dibagi menjadi dua. Sebagian ditempatkan di dalam ruang sidang paripurna DPRD DKI Jakarta dan sisanya menyaksikan melalui TV plasma di lobi utama Gedung DPRD. (*)

9 Televisi Siarkan Pelantikan Jokowi-Ahok

Kompas.com
Pasangan Jokowi-Ahok

JAKARTA - Setelah sempat molor dua kali, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta memastikan pelantikan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama, gubernur dan wakil gubernur DKI terpilih periode 2012-2017, digelar hari Senin, 15 Oktober, di Ruang Rapat Paripurna DPRD DKI. Acara digelar sederhana.

Dalam rapat Badan Musyawarah DPRD DKI Jakarta, Kamis (11/10/2012), rangkaian acara pelantikan sejak pukul 10.00 hingga pukul 12.55 sudah disusun secara detail. Acara diawali dengan kedatangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) serta pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih, Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama, diakhiri acara ramah-tamah.

”Berdasarkan surat keputusan Presiden tanggal 9 Oktober dan telegram dari Kementerian Dalam Negeri, diharapkan DPRD DKI Jakarta mengadakan rapat paripurna istimewa untuk melantik gubernur dan wakil gubernur terpilih,” kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua seusai rapat.

Sebanyak 2.000 undangan telah disebar. Di dalam ruang rapat ditempatkan 850 tamu undangan, selebihnya ditempatkan di luar ruang rapat. Mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo dan mantan Wakil Gubernur Prijanto juga diundang dalam pelantikan dan memastikan akan datang.

Acara pelantikan akan digelar secara sederhana dengan anggaran Rp 500 juta, sebelumnya sempat dianggarkan Rp 1 miliar.

”Prinsipnya tidak menghamburkan anggaran. Acaranya sederhana, tetapi tentu tidak lebih jelek dari provinsi lain,” ujar Inggard.

Siaran langsung 9 televisi
Mengingat tingginya minat warga yang ingin menyaksikan pelantikan, Inggard mengimbau agar masyarakat menyaksikan pelantikan dari layar televisi.

”Ada sembilan stasiun televisi yang menyiarkan secara langsung. Bagi yang tidak tertampung, bisa menyaksikan dari rumah,” ujarnya.

Inggard juga memastikan tidak akan ada penutupan Jalan Kebon Sirih saat pelantikan. Guna mengatur lalu lintas dan mengantisipasi kemacetan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah Metro Jaya.

Sekretaris DPRD DKI Jakarta Mangara Pardede mengatakan, pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih merupakan pelantikan pejabat tingkat provinsi. Karena itu, pejabat partai yang diundang pun pada level provinsi. ”Kalau menghadirkan pimpinan partai tingkat pusat, itu bagian dari undangan partai,” katanya.

Sebanyak 20 undangan juga diberikan kepada Pemerintah Kota Solo, Jawa Tengah, tempat Jokowi menjabat sebelumnya.

Pelantikan Jokowi-Basuki sempat tertunda dua kali. Semula, keduanya akan dilantik pada 7 Oktober seiring dengan habisnya masa jabatan gubernur lama. Jadwal itu mundur dengan alasan administrasi belum beres. Pelantikan sempat diundur lagi 12 Oktober, tetapi batal karena bertepatan acara Mendagri. (*)

Kadisdik: Tingkatkan Pembinaan Moral

SINTANG - Kepala dinas pendidikan Kabupaten Sintang Kalimantan Barat Drs YAT Lukman Riberu mengatakan terkait persoalan seks bebas yang melibatkan siswa usia sekolah di wilayah tersebut pihaknya sudah mengabil tindakan tegas. Tidak hanya melihat kenakalan remaja yang mengarah kepada kriminal agar pihak keamanan melakukan tindakan.

"Kita lihat menteri pendidikan sendiri sudah tegas dan sanksi terhadap sekolah, untuk itu saya minta semua sekolah yang berkaitan dengan pendidikan agama dan karakter, tolong ditingkatkan apalagi guru yang berkenaan dengan bimbingan dan konseling. Jika konseling ini berjalan dengan baik saya yakin apapun permasalahan siswa bisa dideteksi secara dini," ujar Lukman, Kamis (11/10/2012)

Selain itu, ia juga berharap kepada guru untuk memanfaatkan waktu diluar jam pelajaran untuk menggiatkan ekskul di sekolah, sehingga mengurangi waktu anak- anak untuk berbuat yang tidak- tidak.

Terkait dengan siswa yang banyak drop out karena hamil diluar nikah, Lukman mengakui pihaknya belum mendapatkan data terkait hal tersebut, namun apabila hal tersebut telah terjadi, ia mengajak semua untuk memperhatikan permasalahan tersebut dan tak saling menyalahkan.

60 Persen ABG Hamil Lakukan Aborsi

NET

Ilustrasi aborsi

SINTANG - Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang Kalimantan Barat mengaku cukup terkejut dengan survey yang dilakukan terhadap perilaku seks bebas di wilayah ini. Dimana hasilnya 60 persen perilaku seks bebas berakhir dengan menggugurkan kandungan (aborsi).

Survey tersebut dilaksanakan oleh Survey Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia  (SKRRI) yang dilakukan 2007, Kalbar merupakan satu diantara lokasi Survei tersebut.

"Angka- angka yang dihasilkan dari survey tersebut mengejutkan sekaligus memperihatinkan bagi kita semua pihak yang peduli terhadap generasi bangsa," ungkapnya, Kamis (11/10/2012).

"Dikatakan bahwa selama pacaran minimal sudah melakukan petting, 6 persen remaja putri  yang pacaran sudah petting, 19 persen untuk remaja laki-laki. Selain itu remaja yang pacaran sudah melakukan hubungan seksual, satu persen dari remaja yang melakukan hubungan seksual hamil, dan 60 persen berakhir dengan aborsi," kata Marcus.

Menurutnya, masalah yag terjadi saat ini merupakan tanggung jawab semua pihak untuk mengatasi hal tersebut. Ia mengatakan kesehatan melihatnya dari segi bahaya apabila remaja sudah aktif melakukan hubungan seks sebelum mereka menikah.

Dari yang sederhana tentunya adalah penyakit menular seksual, dan kehamilan dikalangan remaja putri secara fisik belum siap untuk hamil. Selain itu hamil di usia muda sangat beresiko.

"Berdasarkan hasil penelitian apabila wanita hamil di bawah usia 20 tahun itu resiko kematiannya 2-4 kali lebih tinggi bila dibandingkan dengan wanita yang hamil diatas 20 tahun. Tentu ini tantangan buat kita guna menekan angka kematian ibu dan bayi, bagaimana cara kita memberikan pemahaman kepada remaja bahwa seks diluar nikah banyak bahayanya," jelas Marcus.

Sekelas DO Sekolah Karena Hamil

Ilustrasi

Siswi Hamil

SINTANG - Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang Kalimantan Barat meminta semua pihak waspada terhadap  merebaknya masalah free seks  dan dekadensi moral di kalangan remaja di wilayah ini, seiring berhembusnya kabar bahwa dalam setahun diperkirakan kurang lebih satu kelas siswa SMA drop out sebab hamil di luar nikah.

"Berawal dari rapat komisi kesehatan reproduksi kabupaten yang dilanjutkan dengan  kespro remaja bagi guru BP. Masukan atau input dari beberapa sekolah di wilayah Merakai ada yang mengatakan bahwa setiap tahun kalau dihitung dari kelas satu sampai kelas tiga drop aut karena hamil di luar nikah kurang lebih satu kelas. Kajadian serupa juga terjadi di beberapa sekolah," ujar  Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang Marcus Gatot Budi.

Dari masukan yang diinput dari beberapa sekolah ini artinya jika dianalisa bahwa diremaja Sintang sudah melakukan hubungan seks sebelum  menikah. Tentunya ini tak hanya bertentangan dengan norma- norma masyarakat akan tetapi juga bertentangan dengan norma agama.

Dan saya juga membaca buku survey kesehatan reproduksi remaja Indonesia  (SKRRI) yang dilakukan 2007, Kalbar merupakan satu diantara lokasi Survei tersebut.

Kualitas Tontotan Pengaruhi Mental Siswa

SINTANG - Kepala SMPN I Sintang Kalimantan Barat Hj Marthalena M Pd menilai terjadinya kasus seks bebas di kalangan remaja yang berimbas pada kasus aborsi satu di antaranya diakibatkan banyaknya tontonan yang disajikan yang kurang baik bagi pelajar. Termasuk aksi demo yang anarkis, dan kesenjangan sosial yang terlalu ditonjolkan. Sehingga siswa banyak yang ikut- ikutan.

"Untuk mengatasi hal ini harus ada kerjasama dengan orangtua murid, sebab keterlibatan orangtua sangat penting untuk tauladan bagi anak-anaknya. Terkadang kita sedih juga melihat tayangan- tayangan di  media yang banyak menampilkan hal- hal yang kurang baik untuk di contoh," ujar Marthalena, Kamis (11/10/2012).

Guna menekan terjadinya dekadensi moral siswa, pendidikan karakter tetap ditanamkan terhadap siswa. Tak hanya itu pihaknya juga merancang beberapa kegiatan lain guna membimbing siswa agar lebih baik, karena bimbingan dan penyuluhan di sekolah belum dianggap cukup untuk pembinaan karakter.

Selain itu pihak sekolah juga mengarahkan kegiatan- kegiatan ekstra kulikuler untuk pengembangan bakat dan minat siswa, sehingga tak banyak waktu luang untuk hal- hal yang tak diinginkan.

"Selain itu kita juga menjalin kerjasama dengan pihak kepolisian untuk melakukan razia dan penyuluhan  kepada siswa di sekolah," tutur Marthalena.