Kepentingan Politik Mengalahkan Aspirasi

Terjungkalnya upaya membentuk Pansus PKR paruh bulan ini di DPRD Kalbar tak lain akibat mengutamakan kepentingan partai ketimbang rakyat.
“Kegagalan pembentukan Pansus PKR tidak lain dari bentuk kekalahan aspirasi rakyat lima kabupaten timur dihadapkan dengan kepentingan politik,” kata pengamat politik dan pemerintahan Kalbar DR Zulkarnaen kepada Rakyat Kalbar, Kamis (23/8).
Padahal, para politisi yang kerap berkoar jangan jadikan Pansus PKR sebagai kepentingan politik. Mereka kurang menyadari bahwa sejatinya PKR itu adalah kepentingan politik rakyat. “Keputusan para wakil rakyat yang ada di DPRD juga tidak terlepas dari kepentingan partai politik yang mengusungnya,” tandas Zulkarnaen.
Dia sangat memahami betapa kekecewaan masyarakat yang ada di wilayah timur Kalbar. Pembentukan Pansus PKR tujuannya sudah jelas mempercepat pemekaran provinsi yang semestinya memihak mereka. Baik tujuan politiknya maupun perbaikan ekonomi dan sosial rakyatnya.
“Sudah tentu partai yang mengusung juga berpengaruh. PDIP jelas karena ketua DPD-nya incumbent yang sepertinya kurang begitu merespons pembentukan PKR dengan begitu cepat,” katanya.
Tetapi, lanjutnya, ada juga dari partai-partai lain yang mengusung pasangan calon pada pilgub ini yang tidak begitu merespons PKR tersebut.
“Dalam konteks ini politik selalu terkenal dengan kepentingan. Yang jelas ini merupakan kekalahan aspirasi rakyat terhadap kepentingan politik pemimpin sekarang. Padahal tujuan pemekaran untuk mempercepat pembangunan wilayah,” tandas Zulkarnaen.
Menurutnya, pemahaman berdasarkan kelembagaan di DPRD tentang Pansus PKR itu tentu akan punya energi yang lebih besar. Sehingga bagi yang berkepentingan ini sedikit banyak berupaya menghalangi terbentuknya pansus tersebut.
Apakah PKR ini akan menjadi jualan yang paling laku dalam Pilgub Kalbar, Zulkarnaen mengakui memang hangat di kawasan itu. Yang jelas lima kabupaten di wilayah timur itu potensi politiknya cukup besar.
Tetapi belum tentu juga PKR ini menjadi komoditas politik yang laku untuk dijual di kabupaten lain. Sementara di lima kabupaten yaitu Kabupaten Sanggau, Sekadau, Melawi, Kapuas Hulu, dan Sintang itu tersebut cukup besar angkanya.
“Saya melihat kepentingan yang paling besar adalah incumbent. Karena basis suaranya masih besar di sebelah timur. Kita juga melihat sebelum pilkada basis suara terbesar dari incumbent juga ada di sana,” tutur Guru Besar Universitas Tanjungpura Pontianak ini.
Ia menambahkan, PKR terbentuk atau tidak erat kaitannya dengan bagaimana militansi masyarakat yang memperjuangkannya secara terus-menerus. Jadi, masyarakat harus solid dan terus berjuang bagi terbentuknya PKR. Peluang terbentuknya PKR sangat besar.
“Dalih moratorium itu alasan secara nasional. Moratorium itu juga pasti akan dicabut. Peluangnya masih sangat besar, hanya saja tahapannya yang panjang. Saya memperkirakan moratorium itu akan dicabut oleh SBY pada 2014. Saat pilpres, Demokrat punya kepentingan juga supaya masyarakat yang ada di daerah tidak kecewa,” tutupnya. (kie)

Survei Pesanan Tak Pengaruh

Pontianak – Ngomong-ngomong soal survei, lembaga pengoleksi suara jadi kiamat ketika pasangan Jokowi-Basuki alias Ahok menjungkalkan Foke-Nara yang sebelumnya mengklaim menang satu putaran di Pilkada DKI Jakarta.
Alhasil, survei “pesanan” ataupun main tancap hitung-hitungan survei yang over estimate bakal terulang di Kalbar kalau lembaganya tidak bisa bekerja secara akurat.
Terkait dugaan survei pesanan untuk Pilgub Kalbar 2012, pengamat politik Kalbar Jumadi SSos MSi mengatakan kolektor suara pesanan itu belum tentu valid, itu kan sesuai keinginan calon.
“Selama ini sudah lima survei pesanan yang kita baca. Memang ada data rekayasa yang dilakukan untuk membuktikan kalau dirinya akan menang. Tapi sah-sah saja sebagai perang urat saraf, asalkan datanya tidak rekayasa,” ujar Jumadi, kepada Rakyat Kalbar, Jumat (24/8).
Menurutnya, survei tidak berpengaruh kepada pemilihan nanti karena masyarakat Kalbar cerdas dan sudah bijak. “Masyarakat itu sudah tahu siapa calon pemimpin Kalbar ke depan nanti,” katanya.
Jumadi mengaku sekitar tiga-empat bulan terakhir ini para calon sudah melakukan survei perolehan suara di beberapa daerah. Untuk membuktikan kalau suaranya itu memastikan menang.
Selain survei yang bisa benar dan bisa juga meleset, nyaris tak banyak beda dalam mengumpulkan suara ketika kampanye mendatangkan artis ibukota. Pengumpulan masa dalam kampanye bukan jaminan pencoblos di TPS.
“Memang masyarakat sangat suka dengan hiburan dan sebagainya. Tapi belum tentu juga masyarakat memilihnya. Ya, ada sih masyarakat memilih dengan tak sadar, itu hanya sedikit saja,” tutur Jumadi. (hak)

Kami di Atas 30 Persen!

Timses Kandidat Saling Klaim Suara

ZMS

Pontianak – Percaya atau tidak, pilgub 2012 di Kalbar yang akan diikuti 3.337.685 pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), boleh jadi akan diikuti oleh lebih dari 120 persen suara. Kok bisa?
Pasalnya, semua tim sukses pasangan cagub/cawagub sudah mengklaim bakal meraih suara minimal 30 persen plus satu. Bahkan ada yang mengaku sudah menghitung lebih dari angka itu alias satu putaran pada 20 September nanti.
“Kita siap saja, satu putaran oke, dua putaran juga siap. Tetapi kita berharap satu putaran. Tim Arafah sudah melakukan survei sendiri di 14 kabupaten/kota. Hasilnya pasangan Arafah paling tinggi dari pasangan lain kecuali incumbent,” kata Ibrahim Chandra, Sekretaris Timses pasangan Armyn-Fathan kepada Rakyat Kalbar via selularnya, Jumat (24/8).
Bahkan Ibrahim yakin menang satu putaran dan mengklaim semua yang dikunjungi di 14 kabupaten/kota itu menginginkan Arafah yang memimpin. Karena itu dia mengaku mampu memperoleh suara di atas 30 persen dan hanya plus satu saja sudah jadi pemenang.
“Bahkan pasangan Arafah akan mampu mendulang suara 20 hingga 25 persen di basis suara incumbent seperti di Kabupaten Landak. Sementara di tempat lain jauh lebih tinggi,” tambah Ibrahim.
Tetapi, lanjutnya, basis suara terbesar Arafah ada di wilayah pesisir sehingga Arafah bisa lolos putaran pertama. Kalau terjadi deviasi atau bias persentasenya kecil. Karena metode survei dengan terjun langsung ke daerah-daerah.
Keyakinan serupa dengan perhitungan rasional tanpa survei, dikemukakan pasangan Berkibar yang yakin akan meraih suara di atas 30 persen. Keyakinan mereka karena perolehan suara hampir merata di semua wilayah.
“Pilgub 2014 ini diperkirakan pasangan Berkibar Tambul-Barnabas dan Cornelis-Christiandy (CC) dalam putaran pertama akan memperoleh suara sama-sama di atas 30 persen,” ungkap Bernardus, Ketua Timses pasangan Berkibar kepada Rakyat Kalbar, Jumat (24/8).
Menurutnya, pasangan muslim-muslim (MB dan Arafah) tidak berpeluang menang karena perebutan suara di basis-basis pesisir dan kota. Perolehan suara hanya berkisar sekitar 14 persen untuk masing-masing pasangan.
“Hal ini bisa kita lihat dari data BPS 2007, bahwa penduduk muslim di Kalbar sebanyak 58 persen dan nonmuslim 42 persen. Pemilih nonmuslim sulit untuk memilih pasangan muslim-muslim, begitu juga sebaliknya,” katanya.
Menurutnya, etnis Madura yang sekitar 12 persen sulit untuk memilih pasangan Bangkit Melawan maupun pasangan Arafah lantaran terkait luka konflik di Sambas yang belum sepenuhnya sembuh.
“Pasangan CC diperkirakan akan mendapatkan suara muslim sekitar 4 persen. Dan pasangan muslim-muslim diperkirakan akan memperoleh suara nonmuslim sebesar 3 persen saja,” urai Bernardus.
Lanjut dia, Pasangan Berkibar yang nasionalis didukung oleh semua kelompok dan golongan pemilih. “Diperkirakan akan memperoleh basis suara nonmuslim sekitar 12 persen, Madura 12 persen, suara muslim Kapuas Raya 15 persen,” jelasnya.
Ia juga memperkirakan perhitungan pasangan CC akan memperoleh 31 persen. Pasangan muslim-muslim yaitu MB dan Arafah diperkirakan mendapatkan suara 14 persen. Sedangkan pasangan Berkibar akan mendapatkan suara 38,7 persen dengan perincian suara muslim 14 persen, nonmuslim 12,7 persen, dan Madura 12 persen.
Sejauh ini, Timses Cornelis-Christiandy sampai tadi malam tak satu pun yang mengangkat selularnya saat dihubungi Rakyat Kalbar. Muhammad Jimmi SH, Ketua Timses CC ketika dikontak selularnya tidak aktif.
Pasangan petahana Cornelis-Christiandy yang dicalonkan koalisi PDIP-Demokrat dan tiga partai lainnya dengan dukungan 32,48 persen suara sah pemilu 2009.

Suara pesisir

Ketua Tim Pemenangan Morkes-Burhan, Adang Gunawan SE, melalui selular mengatakan pengalaman menjabat sebagai Bupati Sambas dua periode jadi pertimbangan masyarakat menentukan pilihannya.
Karena itu, baik di Kabupaten Sambas maupun sepanjang pesisir Kalbar, MB akan meraup suara mayoritas. “Kita maju untuk menang dan minimal 60 persen suara di Sambas mampu kita raih,” kata Adang yang memerinci pemilih terbesar, yakni 421.207 orang di utara Kalbar.
Timses MB mengklaim selain memenangkan pesisir juga meraih suara terbesar di timur Kalbar. Sudah memegang kekuatan selatan, utara, dan pesisir, Adang yakin pasangan MB semakin mantap untuk menang.
“Kehadiran Pak Milton juga membuat kami semakin mantap untuk menang. Milton dalam menentukan sikapnya secara jernih dan tidak emosi. Dan banyak lagi kekuatan-kekuatan baru yang sudah bergabung dengan kami untuk meraih tujuan awal maju di pilgub, yakni menang,” katanya. (kie/jul)

Survei Reform Institute, MB di Bawah Incumbent

Pontianak – Tim Pemenangan Morkes-Burhan (MB) mengungkapkan, berdasarkan hasil survei Reform Institute, pasangannya berada di posisi kedua setelah petahana (incumbent). Dalam survei itu Milton Crosby masih ikut disurvei.
“Kita belum ada survei terakhir. Tapi berdasarkan survei dari Reform Institute menunjukkan Pak Morkes pada posisi kedua. Incumbent masih di atas, tapi tidak jauh berbeda,” ungkap Adang Gunawan, Ketua Tim Pemenangan MB dihubungi Rakyat Kalbar via selular, Jumat (24/8).
Dalam survei itu dia mengaku pihaknya menguasai wilayah selatan, utara, dan pesisir. Elektabilitas tersebut menunjukkan peluang pasangan MB memenangkan pilgub sangat terbuka. Namun tak disebutkan angka atau persentase suara yang disurvei.
Golkar merupakan salah satu partai yang menerapkan mekanisme survei. Ukuran akseptabilitas, elektabilitas, dan popularitas kandidat akan diukur oleh lembaga independen.
“Dari partai juga melakukan survei dan awal bulan depan keluar. Tapi itu hanya untuk konsumsi internal saja. Sebagai bahan evaluasi. Jadi tidak dipublikasikan,” kata Sekretaris DPD Partai Golkar Kalbar ini.
Lembaga survei diharapkan memberikan pendidikan politik dengan memberikan fakta yang sesuai sehingga lembaga survei benar-benar bertindak sebagai lembaga yang independen, tanpa memangku kepentingan kandidat mana pun.
“Survei Reform Institute saat itu diminta oleh Pak Milton. Dan kami tidak mengenal istilah survei pesanan. Karena kami yakin lembaga survei objektif dan independen,” kata Adang.
Disinggung ada kebingungan masyarakat terhadap rebutan suara oleh dua saudara kandung sebagai sesama calon wakil gubernur, ia menilai masyarakat Kabupaten Sambas sudah menentukan pilihannya.
“Tidak ada kebingungan di masyarakat Sambas. Masyarakat tahu siapa yang serius, mengerti dengan niat dan tujuan untuk maju. Maju untuk menang, bukan hanya sekadar maju,” kelitnya.
Dia mengibaratkan suatu pertandingan balap sepeda atau motor maupun mobil dalam sebuah tim. “Seperti balap, ada yang dipersiapkan benar-benar untuk menjadi juara, ada yang dipersiapkan untuk menghalangi lawan. Masyarakat sudah mengerti dan tahu itu,” kata Adang. (jul)

Ada Indikasi Cagub Tak Lolos Tes Kesehatan?

Umi: Silakan Konfirmasi ke Tim Dokter

Pontianak – Ketika pencoblosan tinggal menghitung hari, KPU Kalbar kembali dipertanyakan oleh munculnya isu ada cagub yang tidak lolos kesehatan. Sejauh mana transparansi keabsahan salah satu persyaratan lolos ke Pilgub Kalbar 2012?
“Dari empat pasang calon gubernur, ada indikasi salah satunya hasil tes kesehatan tidak lolos. Masyarakat wajib mengetahui kondisi calon pemimpinnya. Kita mendesak KPU selaku penyelenggara pilkada untuk memublikasikan hasil tes kesehatan itu,” ungkap Sumardi M Noor SH, Direktur Eksekutif LSM Al-Ikhrat Kalbar kepada Rakyat Kalbar, Jumat (24/8).
Sumardi lantas menunjuk UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang harus ditaati juga oleh KPU. “Pihak dokter atau Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kalbar boleh saja beralasan kode etik melarang, tapi KPU harus bertanggung jawab menjelaskannya,” kata Sumardi.
Sebab, lanjutnya, yang memerintahkan adalah KPUD Kalbar untuk kepentingan persyaratan pilkada. “Untuk apa dilakukan tes kesehatan kalau hanya segelintir orang di KPU dan kandidat saja tahu sama tahu. Tim dokter IDI pun menjawab pertanyaan apakah mampu secara jasmani dan rohani. Itu masalahnya,” tambahnya.
Menurut dia, kandidat yang menderita asam urat pun harus dilaporkan. Apalagi yang mengidap penyakit yang berisiko berat saat mengemban tugas pemerintahan. Jadi KPU harus mengumumkan agar secara yuridis memenuhi ketentuan hukum yang tertuang dalam UU tentang KIP tersebut.
Dikonfirmasi, Ketua Pokja Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar Umi Rifdiyawati menjelaskan, KPU membuat keputusan berdasarkan hasil pemeriksaan tim dokter pemeriksa yang dibentuk oleh IDI Kalbar, diketuai dr Ivan L Toruan.
“Kalau kami membuat keputusan tidak sesuai dengan hasil kesehatan dari tim dokter yang memeriksa, jelas kita yang salah. Keempat calon dinyatakan mampu secara jasmani dan rohani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai gubernur/wakil gubernur,” jelas dia.
Menurut Umi, mungkin secara kasatmata orang melihat bahwa calon gubernur atau calon wakil gubernur sakit. Dokterlah yang menilai apakah kondisinya layak atau tidak untuk memimpin Kalbar lima tahun ke depan.
Pihak penyelenggara pilkada sudah mengumumkan hasil pemeriksaan semua kandidat ke publik. Namun hanya dinyatakan mampu secara jasmani dan rohani saja, tanpa memerinci hasil setiap jenis pemeriksaan.
Umi menyarankan, bagi pihak yang merasa ragu atau tidak puas dengan hasil tes kesehatan para kandidat itu untuk mengonfirmasikannya langsung ke tim dokter yang memeriksanya.
“Kami menggunakan data akhir dari tim dokter. Jadi keputusan KPU itu didasari atas hasil pemeriksaan dari tim dokter. Untuk menjelaskan secara perinci soal jenis-jenis pemeriksaan bukan kewenangan kami,” jelasnya.
Seperti diketahui, terdapat nota kesepakatan antara Ketua KPU Kalbar Drs AR Muzammil MSi dan Ketua I Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kalbar dr Berli Hamdani GS MPPM, pada 7 Juni 2012.
Pada poin kedua MoU dinyatakan pihak IDI akan menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh para Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat hanya kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat.
Kemudian, IDI menyerahkan hasil pemeriksaan kesehatan bakal calon gubernur dan wakil gubernur kepada KPU Provinsi Kalbar pada 25 Juni 2012. Pada 2 Juli 2012, KPU mengumumkan bahwa semua calon dinyatakan lulus tes kesehatan.
Sejauh ini, apa saja penyakit yang diidap para kandidat tidak diumumkan secara perinci. Jika Umi menyatakan bahwa yang merasa ragu dapat mengonfirmasi kepada pemeriksa, dalam waktu dekat kondisi kesehatan para kandidat secara detail akan terbuka. (jul)