Kalbar Butuh Pemimpin di Luar Partai Oposisi

DPP Golkar Backup Morkes-Burhan di Pusat

Pontianak – Banyak program yang mendesak di Kalbar masih sangkut di berbagai kementerian dinilai sebagai dampak dari posisi gubernur yang lemah dari partai oposisi di parlemen.
“Gubernur harus ada backup yang kuat di pusat. Selama ini Gubernur Kalbar dari pihak oposisi, sehingga lemah untuk mengurusi APBN, regulasi, dan perhatian SBY di Kalbar kurang,” kata Indra J Piliang, Direktur Eksekutif YHB Indonesia usai menggelar Focus Group Discussion (FGD) Expert Meeting Visi-Misi calon Gubernur Partai Golkar di Pontianak, Minggu (27/5).
Menurut dia, dibutuhkan hubungan yang baik dan posisi tawar yang kuat antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Sehingga program mendesak yang harus dilaksanakan di provinsi ini bisa dengan mudah terealisasi.
“Kalbar tidak lagi dianggap provinsi oposisi. Sehingga dibutuhkan pemimpin di luar oposisi parlemen,” jelas Indra.
Menurutnya, melalui FGD dibangun sistematika kerja yang lebih partisipatif dengan mendengarkan suara rakyat sebagaimana pernah dilakukan Tim Sukses Morkes Effendi ketika berkeliling ke 14 kabupaten/kota dan digabungkan dengan pendapat para ahli yang menguasai bidang-bidang terkait.
“FGD ini adalah metode partisipatif, sekaligus juga menunjukkan bahwa masalah Kalbar memerlukan kehadiran expert dari dalam dan luar Kalbar,” katanya.
Visi misi yang akan diusung Pak Morkes dan Pak Burhan nantinya, kata Indra, merupakan susunan dari ide, gagasan, suara masyarakat, penelitian, pengamatan, serta pendapat para ahli yang kesemuanya merupakan panduan kerja yang akan dilakukan keduanya bila terpilih.
“Dengan adanya panduan sejak awal, grand design dari Kalbar lima tahun ke depan sudah dicetak dari awal. Bukan sekadar janji, tapi merupakan bagian dari rencana besar,” jelasnya.
Sebagai contoh adalah soal pembangunan pelabuhan internasional di Sungai Kunyit, Kabupaten Pontianak dan pembangunan runway baru Bandara Supadio. Soal ketiadaan pelabuhan internasional, sering kali dijadikan alasan investor untuk mengurungkan investasinya.
Sedangkan runway baru dibutuhkan bagi kesiapan menyongsong kebijakan beberapa maskapai yang akan segera mengganti pesawat lama mereka dengan produk lebih baru seperti B737-800 NG, B737-900 ER, maupun Airbus A-330 yang menuntut runway lebih panjang dan lebih kuat daya dukung landasannya.
Sementara itu Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) DPD Partai Golkar Kalbar Ir Zulfadhli menambahkan, memang PDIP sebagai partai oposisi juga menjadi kendala, karena bagaimanapun hubungan partai di pemerintahan pusat sangat memengaruhi hubungan partai yang ada di daerah.
“Apalagi di Kalbar, pada posisi punya ketergantungan besar terhadap pemerintah pusat,” kata anggota DPR RI dapil Kalbar ini.
Menurutnya, pemerintah pusat bersama partai koalisi pemerintah itu pasti ingin mendorong bagaimana pemimpin di daerah juga dari kader-kadernya. Ini agar kebijakan bisa sinkron dengan pemerintah pusat.
“Kalau tidak maka sulit untuk daerah itu bisa memanfaatkan peluang yang ada di pusat. Kalau ingin mendapat akses ke pusat pemimpin harus yang berada di partai koalisi pemerintahan. Golkar siap mem-backup Pak Morkes di pusat,” tegas Zulfadhli.
Ditetapkan pasangan itu oleh DPP sebagai calon dari Golkar, konsolidasi untuk menggerakkan mesin partai, ditambah partai koalisi dan jaringan di luar untuk memenangkan pilgub siap dijalankan.
“Begitu saatnya setelah pendaftaran calon, kita akan memperluas jaringan untuk memantapkan kemenangan ini. Kita tidak bisa target angka, tapi harus menang, bisa mengalahkan incumbent,” ujar Zulfadhli.

Siap mental

Calon Gubernur Kalbar H Morkes Effendi SPd MH menyatakan kesiapan mental dan fisik serta organisasi politiknya untuk mendaftar ke KPU pada Juni mendatang. “Secara fisik, mental, dan organisasi sudah siap. Sudah ada SK penetapan dari Partai Golkar untuk saja maju bersama Burhanuddin A Rasyid,” katanya.
Disinggung soal visi-misi, mantan Bupati Ketapang dua periode ini menjelaskan, itu dibuat dari hasil FGD yang sudah dilaksanakan di 14 kabupaten/kota se-Kalbar. Masalah utama adalah soal infrastruktur yang perlu mendapat perhatian serius hingga ke daerah perbatasan dan daerah terpencil. Setelah itu barulah pada persoalan kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan.
Morkes mengatakan untuk menetapkan prioritas pembangunan nantinya haruslah bertanya kepada masyarakat. Program-program pembangunan itu nantinya juga harus berkeadilan, sehingga terjadi pemerataan, tidak ada kecemburuan. “Pemekaran wilayah juga mutlak dilakukan. Itu juga salah satu solusi untuk mempercepat pembangunan yang berkeadilan,” tambahnya.
Sebagai pemimpin, Morkes menegaskan jangan menunjukkan hal-hal yang berbau provokasi. Contoh kecil, rumah dinas dicat warna yang identik dengan partainya, kemudian VIP Bandara Supadio dicat warna merah. “Harus dimulai dari pemerintah. Kalau jadi gubernur, saya tidak boleh mengecat rumah dinas warna kuning. Karena dari contoh kecil itu saja sudah menunjukkan provokasi secara tidak langsung,” tuntas dia. (jul/*)

Golkar Pontianak Target 60 Persen

Julianus Ratno

Morkes Effendi didampingi istri dan Ketua DPD PG Kabupaten Pontianak memberi santunan kepada anak yatim

Mempawah – Partai Golkar Kabupaten Pontianak yakin pasangan Morkes Effendi-Burhanuddin A Rasyid sebagai pemenang di Pilgub Kalbar 2012. Targetnya malah hingga 60 persen buat kubu Bangkit Melawan.
“Bupati Pontianak dari Partai Golkar dan di parlemen ada 6 kursi. Ditambah partai koalisi menjadi 15 kursi. Target kami 60 persen suara untuk pasangan Morkes-Burhan,” tegas Rahmat Satria, Ketua DPC Partai Golkar Kabupaten Pontianak kepada Rakyat Kalbar, semalam.
Dia menyatakan itu seusai buka puasa bersama keluarga besar Partai Golkar Kabupaten Pontianak di Desa Wajok Hilir Kecamatan Siantan, Kamis (2/8). Selain dihadiri Morkes dan istrinya Suma Jeni Heryanti, tampak Sekretaris DPD PG Kalbar H Adang Gunawan SE, pengurus DPD PG Kabupaten Pontianak, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan anak-anak yatim.
Mesin Golkar, katanya, sudah siap hingga ke tingkat paling bawah bersama mesin partai koalisi yang mengusung pasangan ini. Bahkan langkah antisipasi kecurangan juga sudah disiapkan, baik itu yang menyangkut DPT maupun bentuk kecurangan lainnya.
Rahmat Satria mengungkapkan, para juru kampanye (jurkam) juga akan diberikan pelatihan yang saat ini terus berlangsung. Begitu juga dengan sanksi nantinya akan diberikan pelatihan khusus. “Kita akan pasang saksi di setiap TPS minimal dua orang,” katanya.
Partai Golkar Kabupaten Pontianak sepertinya tidak mau kecolongan, pengurus maupun kader partai yang berani membelot harus siap-siap menerima sanksi tegas. “Bagi anggota dewan yang terbukti mengampanyekan calon lain akan kita berikan sanksi tegas berupa PAW. Bagi pengurus partai kita berikan sanksi pemecatan,” tegas Ketua DPRD Kabupaten Pontianak ini.
Dirinya juga meminta kepada Panwaslukada dan KPU untuk bertindak netral, bekerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak memihak kepada kandidat mana pun, artinya penyelenggara pemilu harus mampu menunjukkan eksistensi dan bekerja secara profesional.
Buka puasa bersama yang dihadiri sekitar 500-an orang itu, Rahmat Satria ingin meningkatkan silaturahmi dan mempererat persaudaraan, juga untuk memperkenalkan dan menyampaikan visi dan misi pasangan Morkes-Burhan maju sebagai cagub dan cawagub.
Morkes dan Rahmat Satria yang didampingi istri memberikan santunan kepada 150 anak yatim. “Bulan puasa Ramadan adalah bulan melawan hawa nafsu. Karena itu hendaknya bulan Ramadan ini digunakan sebaik-baiknya untuk membersihkan diri dari hal-hal yang menjurus pada perbuatan dosa. Bulan puasa sebagai bulan meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT,” ujar Morkes.
Dia menegaskan, melawan hawa nafsu dan hal-hal yang berakibat kepada kemudaratan adalah suatu kewajiban yang harus dipikul oleh umat Islam. Sama halnya dalam kehidupan sehari-hari untuk melawan kebodohan, kemiskinan, diskriminasi, dan korupsi.
“Melawan kebodohan adalah salah satu kewajiban umat muslim dalam rangka meningkatkan ilmu pengetahuan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Morkes. (jul/*)

Partai Baru Dukung Siapa

NasDem dan Nasrep Condong ke Mana?

ZMS

Pontianak – Seperti sudah digadang-gadang, Partai Nasional Demokrat (NasDem) besutan Surya Paloh dan Partai Nasional Republik (Nasrep) bentukan Hutomo Mandala Putra (Tommy) Soeharto bakal rebutan kursi parlemen 2014 nanti.
Mumpung belum resmi diakui Komisi Pemilihan Umum (KPU), ke mana dukungan mereka di Pilgub Kalbar? Paling tidak kedua partai ini sudah mengklaim banyak pendukung dan simpatisan, juga sudah punya massa hingga kecamatan. Keduanya baru terdaftar di Kemenkum HAM namun belum selesai verifikasi faktual di KPU.
“Partai NasDem terkait Pilkada Kalbar belum punya kursi di legislatif, maka NasDem mengambil posisi netral. Kita juga belum resmi menjadi kekuatan politik termasuk belum bisa mengusung calon kepala daerah,” tutur Ketua DPW Partai NasDem Kalbar Syarif Abdullah Alkadrie kepada Rakyat Kalbar, Kamis (2/8).
NasDem menurutnya juga tidak merapat ke kubu mana pun seperti partai-partai nonparlemen lainnya. Bukan berarti NasDem tidak ingin mendukung salah satu pihak. Mengingat sampai saat ini masih belum punya kekuatan politik.
“Secara pribadi silakan saja. Banyak juga orang-orang NasDem yang menjadi tim sukses para kandidat. Silakan saja tetapi tidak membawa bendera NasDem,” ujarnya.
Bicara soal arah politik, Syarif Abdullah inginnya calon pemimpin daerah yang punya platform sama dengan NasDem. Siapa pun orangnya, baik itu incumbent maupun orang baru, terserah.
“Yang penting NasDem tetap berharap pemimpin terpilih nanti dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada di Kalbar. Jadi kami tidak menginstruksikan anggota secara organisasi untuk mendukung siapa. Kalau perorangan kita bebaskan,” ujarnya sambil mengatakan bahwa untuk 2014 kader rekrutan NasDem mencapai 400-500 ribu orang.
Sejauh ini NasDem hanya menyampaikan kriteria pemimpin yang baik kepada kader dan masyarakat. Bukan berdasarkan figur dan duit. Tetapi orang yang mampu memimpin Kalbar.
Sementara itu, Sekretaris DPD Partai Nasional Republik Kalbar Andi Syukur menegaskan partainya mengambil sikap netral di Pilgub Kalbar 2012. Juga tidak condong ke salah satu kandidat pun.
“Posisi kita netral. Termasuk personal pengurus Nasrep. Meskipun kita sudah punya massa dan struktur pengurus sampai ke tingkat kecamatan. Karena kita juga masih belum punya kursi di parlemen,” ungkap Andi via telepon, kemarin.
Untuk anggota dan kader, Nasrep silakan saja mau memilih siapa. Sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing individu yang menurutnya baik dan layak menjadi pemimpin daerah ini.

Dukung Tambul

Partai Persatuan Nasional (PPN) Kalbar yang juga nonparlemen alias belum punya kursi, mendukung pasangan Berkibar. Pasangan Berkibar, Abang Tambul Husin-Barnabas Simin Sth yang dipilih partai besutan OSO, punya latar yang penting dalam membina persatuan seluruh masyarakat Kalbar yang plural.
“Pasangan ini diusung Partai Gerindra dan kawan-kawan. Jadi dipilihnya Tambul-Barnabas karena keduanya figur pemimpin nasionalis yang menjaga keharmonisan beragama dan kebersamaan etnis di Kalbar,” ungkap Namrun Leru SPd, Ketua DPC PPN KKU di kantornya, Kamis (2/8).
Menurutnya, saat penyampaian visi misi Berkibar di hadapan pengurus PPN di Grand Mahkota Hotel beberapa waktu lalu, sudah jelas bagi PPN yang visinya juga mempersatukan kekuatan daerah secara nasional.
Kendati Dr Oesman Sapta Odang sendiri membebaskan partainya untuk mendukung siapa pun, PPN sudah menentukan sikap. “Untuk KKU kita signifikan sebagai pemenang kedua setelah Golkar di pileg 2009,” tutur Namrun yang juga Wakil Ketua DPRD KKU itu.
Dia malah optimis pasangan Tambul-Barnabas meraih suara signifikan di KKU dan Ketapang. “Sementara basis Tambul-Barnabas juga mantap di timur Kalbar seperti Kapuas Hulu, Melawi, Sintang, dan Sanggau,” ujarnya.
Dalam kajian Namrun, peluang Tambul-Barnabas cukup besar. “Sebab pasangan ini merupakan gabungan kandidat muslim dan nonmuslim dihadapkan tiga kandidat lainnya. Itu tadi, pasangan pemersatu demi Kalbar yang plural,” yakinnya.
Menurutnya, pemilih rasional dengan penduduk muslim dan nonmuslim cukup berbagi. “Figur Tambul Husin yang muslim serta Barnabas Simin yang dipanuti masyarakat Dayak, akan memberikan dampak positif. Mungkin saja dua putaran, pasangan ini berpeluang besar kalau sampai dua putaran,” kupasnya.
Dukungan PPN ke Tambul-Barnabas dibenarkan H Hildi Hamid, Ketua DPD PPN Kalbar. “Kita bulat mendukung pasangan nasionalis yang menjunjung tinggi kebebasan beragama ini,” tutur Hildi menjawab Rakyat Kalbar. (kie/lud)

KAHMI Ada di Mana-mana

KNPI Netral, Pemuda Katolik ke Incumbent

Pontianak – Musim dukung-mendukung dimulai sejak gaung pilgub 2012 digemakan. Ada partai pengusung, partai pendukung, ada kelompok sempalan di luar partai dan ormas, dan ada-ada saja. Ke mana sejumlah ormas berpaling?
Ketua Korps Alumi Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kalbar Dr H Hamka Siregar MAg menepis organisasinya berpihak. Secara institusional, KAHMI tidak mendukung orang per orang lantaran organisasinya ada di mana-mana.
“Kita bukan berpolitik praktis. Tetapi melalui pendekatan-pendekatan bagaimana menyukseskan pilkada secara baik. Sehingga demokrasi berjalan sesuai dengan harapan kita,” ujar Hamka menjawab Rakyat Kalbar di kantornya di STAIN Pontianak, Kamis (2/8).
Hamka mengistilahkan keterkaitan KAHMI dengan menyebutnya sebagai politik adiluhung. Politik etis tidak di ranah politik praktis.
“Orang per orang silakan saja. Karena orang-orang kita juga menyebar di partai politik seperti di Golkar, PAN, PDIP, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, masing-masing pribadi yang punya talenta silakan bekerja dengan cara-cara yang baik,” ujarnya.
Jadi, tidak ada instruksi secara organisasi karena bukan ranah politik praktis. “Kita berada pada politik etis. Ya, kita selalu ada diskusi tetap membincangkan daerah dan KAHMI selaku korps yang berbasis Islam tetap membicarakan keumatan,” jelasnya.
Bagaimanapun, diakuinya para kandidat berupaya mendekati ormas yang berisi orang-orang dengan peran dan status intelektual itu. “Pasti juga ada tawaran-tawaran kandidat, hanya saja tidak secara kelembagaan. Tegasnya KAHMI tidak berpolitik praktis,” aku Hamka yang juga Ketua STAIN Pontianak.
Terpisah, Sekretaris Umum DPW Pelajar Islam Indonesia (PII) Kalbar Dr H Moh Haitami Salim MAg mengaku keluarga besar PII belum menentukan siapa kandidat yang didukung. Alasannya belum tahu kandidat mana yang layak didukung.
“Keluarga Besar PII pasti mengerahkan suara untuk memilih kandidat pilgub nanti. Kita lihat dulu kandidat terbaik pandangan PII sendiri,” ujarnya singkat.
Ketua Ikatan Keluarga Besar Madura (IKBM) Kota Pontianak Fauzi menegaskan tidak mengintervensi masyarakat Madura untuk memilih siapa pemimpin Kalbar ke depan.
“Masyarakat Madura sekarang sudah pintar dan bisa memilih pemimpin yang baik sesuai hati nurani masing-masing, bukan kami arahkan,” ungkap Fauzi kemarin.
Fauzi mengatakan masyarakat Madura memilih apa visi dan misi calon pemimpin nanti. “Jika visi dan misinya cocok tetap dipilih bukan karena diintervensi untuk memilih kandidat tertentu. Juga, masyarakat Madura sudah tidak menginginkan janji, tetapi bukti nyata,” tambah anggota Komisi A DPRD Kota Pontianak ini.
Namun dia mengingatkan masyarakat Madura tidak memilih pemimpin karena uang, karena itu akan menghancurkan pemimpin Kalbar ke depan. “Pilihlah pemimpin, bukan lihat uangnya, tetapi benar-benar dengan panggilan hatinya,” ujarnya.

KNPI netral

Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kalbar menjaga netralitas lembaga dalam pilgub. “KNPI tidak memihak pada salah satu kandidat,” tegas M Adi Cahyono, Ketua KNPI Kalbar.
Namun dia membebaskan seluruh anggota dan pribadi pengurus yang menjadi tim sukses. “Pengurus yang terlibat aktivitas politik itu dalam kapasitas pribadi,” jelas Adi.
KNPI yang menaungi 68 ormas kepemudaan dan 6 kepengurusan di tingkat kecamatan, sebenarnya potensi besar dalam politik. Karena itu diimbau agar para pengurus tidak terbawa arus sehingga bisa dimanfaatkan oleh kandidat tertentu.
Adi juga mengajak para pemuda agar menggunakan hak pilih sebaik-baiknya dalam pemilukada mengingat potensi pemilih dari kalangan muda sangat besar.
“Karena para pemuda harus terlibat untuk menentukan calon pemimpin. Kami juga mengharapkan agar pemilukada bisa berjalan damai, aman, dan lancar,” tuntas Adi.
Berbeda dengan Pemuda Katolik Komisariat Daerah (Komda) Kalbar yang tegas menyatakan mendukung Cornelis-Christiandy Sanjaya di pilkada 2012.
“Keputusan sesuai hasil Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) Pemuda Katolik (PK) Kalbar tahun lalu,” tegas Martinus Sudarno SH, Ketua Pemuda Katolik Komda Kalbar dihubungi Rakyat Kalbar, Kamis (2/8).
Karena itu dia mewajibkan pengurus dan kader PK untuk mengamankan dan melaksanakan hasil rapimda tersebut.
“Kita juga menyerahkan kepada seluruh warga Kalbar untuk menciptakan suasana yang kondusif agar proses pemilukada berjalan demokratis, aman, tertib, dan lancar. Mari kita gunakan hak politik kita dengan bertanggung jawab agar pembangunan Kalbar dapat terus kita tingkatkan,” harap Sudarno. (kie/hak/sul/jul)