Ucapan

SELAMAT DATANG DI BLOG SUARA ENGGANG POST!

Senin, 30 Juli 2012

Milton Dinilai Menguntungkan Masyarakat Dayak Sintang

Minta SK dari MADN di Kalteng

Sintang – Terpilihnya Milton Crosby sebagai Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Sintang melalui Musdat Jilid II ditanggapi beragam. Otoritas Milton sebagai bupati juga dinilai menguntungkan dan memajukan masyarakat Dayak.
“Sebagai bupati jelas dari sisi anggaran dan kebijakan beliau akan menguntungkan untuk kemajuan DAD Sintang dan masyarakat Dayak secara luas,” tutur Badjau Djambang, tokoh masyarakat Dayak dari Serawai-Ambalau pada Rakyat Kalbar, Minggu (29/7).
Badjau yang Dewan Pakar DAD Sintang periode 2008-2012 menganggap musdat tuntas karena sesuai ketentuan dengan melibatkan para pengurus DAD kecamatan. “Jalannya sidang musdat sudah sesuai aturan organisasi, secara otomatis siapa pun yang terpilih itu resmi,” ujarnya.
Pertimbangan lain datang dari Yusuf Said, Ketua DAD Kecamatan Sepauk, yang dalam tugasnya menjalankan peran membina, melindungi, dan mengayomi masyarakat. “Pak Milton kami pandang mampu menyatukan perbedaan. Beliau mampu mengakomodasi semua subsuku Dayak di Sintang ini,” yakinnya.
Kabar bahwa Milton Crosby bukan putra asli Dayak Sintang, menurut Yusuf Said bukanlah suatu masalah. “Beliau memang lahir di Belitang, tapi sekolah dan tumbuh besar serta mengabdi dan berkarier di Sintang. Lagi pula tidak ada ketentuan melarang hal itu,” tegasnya.
Namun, ketentuan bahwa hasil musdat tidak hanya diserahkan kepada pengurus DAD Kalbar, namun juga kepada Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) di Kalteng. Soal ada tidaknya surat keputusan (SK) dari provinsi, tidak menjadi masalah.
“Kalau tidak ada dari DAD provinsi itu tidak menjadi persoalan. Di-SK-kan atau tidak organisasi ini akan tetap berjalan, karena keputusan tertinggi berada pada musdat ini,” ungkap Konsen, Ketua DAD dari Kecamatan Sungai Tebelian.
Dikatakan Konsen, sudah menjadi kesepakatan dalam musdat bahwa ada atau tidak SK dari DAD provinsi, organisasi DAD Sintang di bawah kepemimpinan Milton Crosby tetap berjalan.
“Kita akan laporkan keberadaan organisasi ini ke Kantor Kesbang Polinmas secepatnya. Apabila sudah terdaftar di Kantor Kesbang Polinmas, berarti DAD Sintang telah dinyatakan organisasi resmi. Langkah selanjutnya, mengajukan permohonan SK langsung kepada Presiden Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) di Kalimantan Tengah yang diketuai oleh Teras Narang,” jelas Konsen.
Konsen, salah seorang dari empat ketua DAD kecamatan yang menyampaikan pernyataan sikap 11 DAD kecamatan, yang menolak Abeng sebagai Ketua DAD Sintang kepada pengurus DAD provinsi.
Diakui Konsen, kedatangan mereka tidak begitu direspons DAD provinsi. “Kami diterima oleh tiga orang pengurus DAD provinsi. Yang kami tangkap mereka kurang merespons musdat 28 Juli ini. Mereka sempat meminta musdat ditunda sampai pilgub 20 September nanti, tapi kami menolaknya. Karena kami sudah final dengan keputusan bahwa musdat harus digelar pada saat masa kepengurusan DAD Sintang berakhir pada 28 Juli,” bebernya.
Tanpa SK DAD provinsi, ditegaskan Konsen, DAD Sintang tetap jalan dan fungsinya sesuai AD/ART. “Hubungan antara DAD provinsi dengan kabupaten bukan antara atasan dengan bawahan. DAD bukan organisasi struktural, namun hanya melekat fungsi pembinaan saja,” terangnya.
Ditambahkan Konsen, dari para ketua DAD kecamatan berkeinginan untuk mempertemukan dua pihak yang berseteru terkait masalah DAD Sintang. Dengan pertemuan itu diharapkan semua akan menjadi lebih transparan.
“Ini bukan masalah menang atau kalah. Yang terpenting bagaimana melindungi masyarakat adat dan budaya yang ada,” bebernya.

Tanpa diskriminasi

Sementara Milton Crosby mengatakan akan melanjutkan program DAD tahun sebelumnya. “Saya akan lebih kepada perbaikan administrasi menjadi lebih baik. Selain itu membangun rumah betang paling lama tahun 2015, karena lahan sudah disiapkan seluas 2-3 hektare di daerah Akcaya I,” ucapnya.
Rumah betang, kata Milton, lambang kekokohan masyarakat Dayak dan juga pusat kegiatan kebudayaan. Milton berjanji mengakomodasi semua subsuku Dayak dalam kepengurusan DAD Sintang.
“Semua elemen masyarakat dari berbagai etnis, swasta, maupun pemerintahan harus berbaur dan kompak dalam membangun Sintang. Tidak ada diskriminasi,” tegasnya.
Terpisah, Arbudin, tokoh masyarakat Dayak lainnya, menilai bahwa musdat 28 Juli ilegal, karena tidak mendapatkan rekomendasi dari DAD provinsi. “DAD kecamatan maupun pihak yang melaksanakan musdat itu adalah para pengurus yang sudah demisioner. Jadi musdat itu adalah ilegal,” pungkasnya. (Din)

Loncat Partai Demi Apa?

Paryadi: Tempat Berlabuh yang Nyaman

Pontianak – Pekan lalu, Ketua Umum Partai NasDem Patrice Rio Capella menyatakan 37 anggota DPR akan loncat ke partai bentukan Surya Paloh itu. Kontan polemik mencuat, adakah etika kutu loncat buat dunia politik?
“Kepindahan seorang politisi ke partai lain untuk mencari tempat berlabuh yang nyaman. Untuk menunjang aktivitasnya memperjuangkan kepentingan masyarakat,” ungkap Paryadi kepada Rakyat Kalbar, Kamis (26/7).
Menurut Paryadi yang sebelumnya kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mendukungnya menuju kursi Wakil Walikota Pontianak, kepindahan politisi ke partai lain karena terbukanya partai itu. Sehingga bisa menerima anggota baru bagi politisi untuk pindah yang disebabkan karena ketidakcocokan ideologi atau kekecewaan pada partai sebelumnya.
“Saya pikir pindahnya politisi ke partai lain merupakan tantangan sendiri bagi partai yang ditinggalkan. Namun tidak serta-merta juga kepindahan politisi tersebut diterima terbuka oleh partai yang lain,” ungkap Paryadi.
Seperti khalayak tahu, sejumlah politisi yang kebanyakan pejabat pemerintah ramai-ramai pindah partai, khususnya ke Partai Demokrat. Tercatat nama Christiandy Sanjaya yang Wagub Kalbar yang sebelumnya kader Partai Damai Sejahtera (PDS). Dari politisi, tercatat nama Bobby CH yang sebelumnya bendahara Partai Golkar Ketapang.
“Namun bagi politisi tidak mudah untuk meninggalkan partai sebelumnya. Artinya perlu pemikiran dan proses yang panjang. Sehingga ketika loncat mendapatkan tempat yang layak di partai tersebut. Gunanya untuk menjalankan program demi kepentingan rakyat,” jelas Paryadi.
Sementara itu, fenomena menarik terjadi pada Milton Crosby yang sebelumnya pengurus di partai berkuasa alias Demokrat, loncat ke Partai Golkar. “Dulu saya berseragam biru, sekarang saya mengenakan baju kuning,” ujar Milton di Sintang, pekan lalu.
Lompat pagar dari Demokrat ke Golkar, menurut Milton, lantaran ingin memperjuangkan mekarnya Provinsi Kapuas Raya dari Kalbar. Alasan lain secara tersirat, Bupati Sintang ini didepak sebagai koordinator PKR oleh Gubernur Cornelis.
Bagaimanapun, apakah kutu loncat atau lompat pagar, menjadi lumrah di kancah politik. Terutama saat menghadapi pemilu, pileg, pilkada, pilwako yang menjadi ajang pertarungan politik.
Bahkan Cornelis yang dulunya pengurus Partai Golkar di Landak, kini ketua PDI Perjuangan Kalbar. Begitu pun Tambul Husin, sebagai tokoh penting yang membangun Golkar di kawasan timur Kalbar, kini Ketua Partai Gerindra. (fiq)