Tak Ingin Dualisme

Musdat Lebih Awal

 

Sintang – Perseteruan internal DAD Sintang mulai diredam oleh DAD Kalbar. Diharapkan tidak ada pihak yang memolemikkan kemelut tersebut. “Musdat sudah dilakukan. Musdat itu resmi karena dihadiri kepengurusan DAD provinsi. Jadi tidak perlu dipersoalkan lagi,” ujar Humas DAD Sintang Daniel Setiawan kepada Rakyat Kalbar, Minggu (21/7).
Soal sebelum atau sesudah masa periode lama berakhir, kemudian baru musdat dilakukan, Daniel menganggapnya bukanlah masalah. Dia beralasan, ada pertimbangan penting musdat dilakukan lebih awal.
“Musdat dilakukan lebih awal ada alasannya, karena tidak ingin perseteruan di tubuh DAD Sintang berkepanjangan, tidak ingin ada dualisme. Saya pikir itu langkah tepat. Toh, sudah sesuai AD/ART organisasi dan direstui DAD provinsi,” tegas Daniel.
Kepengurusan DAD Sintang periode 2012-2017, kata Daniel, sudah mengakomodasi seluruh subsuku Dayak di Kabupaten Sintang. Mulai dari dewan penasihat sampai kepada dewan pakar, tidak ada satu subsuku Dayak pun yang ditinggalkan.
“Ada Dayak Uud Danum, Dayak Lebang, Barau, Unau. Pokoknya semua subsuku ada di pengurusan baru ini. Tidak ada kesan lagi bahwa DAD itu milik subsuku Dayak tertentu saja,” ucapnya.
Karena itu Daniel berharap semua pihak menghargai hasil musdat yang sudah diputuskan. “Saya pikir kalau ada pihak yang tidak senang dengan hasil ini, sah-sah saja. Tapi yang jelas semua sudah berjalan sesuai prosedur organisasi,” tegasnya.
DAD Sintang, lanjut Daniel, milik bersama masyarakat Dayak. Keberadaannya harus mampu mengakomodasi seluruh subsuku Dayak termasuk menjalin hubungan kerja sama dengan suku-suku yang ada di Kabupaten Sintang. “Jangan sampai perseteruan di tubuh DAD yang berkepanjangan membuat perpecahan masyarakat Dayak. Macam mana kita mau menjalin kerja sama yang baik dengan suku-suku lainnya, kalau kita sendiri tidak akur,” ingat Daniel.
Melalui kepengurusan baru ini diharapkan DAD Sintang mulai berbenah. “Kita tinggalkan perseteruan dan bekerja lebih baik untuk organisasi. Tidak ada guna kalau ribut-ribut terus,” pesannya.
Perseteruan, tambah Daniel, tidak akan terjadi bila masing-masing pengurus bertindak sesuai aturan organisasi. Dalam aturan organisasi sudah jelas mengenai siapa yang berhak mengeluarkan keputusan, tahap pengambil kebijakan dan koordinasi.
“Aturan organisasilah yang harus kita junjung tinggi. Jangan bertindak di luar aturan organisasi. Kalau ini dijalankan dengan baik, tidak ada istilah DAD pecah,” pungkasnya. (din)

DAD Kecamatan Sintang Tolak Abeng Jadi Ketua

Bakal Ada Musdat DAD Sintang Jilid II

ZMS

Sintang – Sedikitnya 11 orang lelaki dari 11 kecamatan di Kabupaten Sintang mendatangi kediaman Ketua Dewan Pertimbangan Dewan Adat Dayak (DAD) Sintang Milton Crosby, Minggu (22/7).
Ternyata belasan pria tersebut adalah 11 ketua DAD kecamatan yang menolak ketua baru DAD Sintang versi Mikael Abeng dari hasil musdat di Gedung Serbaguna, Kamis (19/7). Kesebelas ketua DAD kecamatan itu menuntut agar diselenggarakannya musyawarah adat (musdat) secara benar dan sah.
“Kami menolak hasil musdat itu karena tidak sesuai dengan AD/ART DAD. Musdat itu tidak melibatkan pengurus DAD kecamatan. Padahal yang punya hak suara dalam musdat adalah pengurus kecamatan,” tegas K Daniel Banai, Ketua DAD Kecamatan Tempunak di hadapan Milton.
Kata Daniel, informasi yang sampai ke telinga para ketua DAD kecamatan bahwa pelaksanaan Gawai Dayak di Gedung Serbaguna, Kamis (19/7) bukanlah musdat, melainkan mubes temenggung.
Namun, menurut Daniel, dalam perjalanannya dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk melakukan musdat. “Sangat salah kalau gawai itu kemudian dijadikan musdat. Lagi pula tidak melibatkan pengurus inti DAD,” tegasnya.
Penolakan para ketua DAD kecamatan dengan cara mendatangi Milton Crosby selaku Ketua Dewan Pertimbangan, mereka harapkan agar diselenggarakan musdat jilid II DAD Kabupaten Sintang.
Kesebelas DAD kecamatan yang mendatangi Milton adalah dari Kecamatan Binjai Hulu, Tempunak, Ketungau Hilir, Dedai, Kayan Hulu, Ketungau Tengah, Sei Tebelian, Sepauk, Ketungau Hulu, Kayan Hilir, Kelam Permai. Tiga yang tidak kelihatan dari Kecamatan Serawai, Ambalau, dan Kecamatan Sintang.
Yang pasti 11 dari 14 DAD kecamatan se-Kabupaten Sintang sepakat menolak hasil musdat, Kamis (19/7) di Gedung Serbaguna yang secara aklamasi menunjuk Mikael Abeng sebagai Ketua DAD periode 2012-2017.
Daniel menilai Gawai Dayak di Gedung Serbaguna yang kemudian dilanjutkan dengan musdat, sarat dengan kepentingan politik dan terkesan sudah dikondisikan. “Mereka yang datang bukanlah utusan dari DAD kecamatan. Tidak jelaslah siapa mereka itu. Musdat itu tidak benar,” tegasnya.
Enam poin pernyataan sikap yang sampaikan, yakni meminta Ketua DAD Kalbar, Ketua Dewan Pertimbangan DAD Sintang, Ketua Dewan Kehormatan DAD Sintang, dan Ketua Dewan Pakar DAD Sintang, memerintahkan Ketua DAD Sintang beserta pengurusnya agar segera melaksanakan musyawarah adat untuk memilih ketua umum dan pengurus DAD Kabupaten Sintang sesuai amanat AD/ART DAD Sintang.
Mendesak pelaksanaan musdat paling lambat minggu kedua bulan Agustus 2012 guna menghindari kevakuman organisasi dan menghindari status quo, mengingat masa bakti kepengurusan DAD Sintang akan berakhir pada 28 Juli 2012.
Menolak dengan tegas pencalonan kembali Drs Mikael Abeng MM sebagai kandidat Ketua DAD Sintang untuk periode 2012-2016.
“Kami menilai Mikael Abeng telah gagal mempersatukan serta mengayomi masyarakat adat Dayak Kabupaten Sintang. Tidak mampu menjalankan visi, misi, tujuan, dan fungsi DAD Sintang. Tidak pernah melakukan koordinasi, rapat, atau bekerja sama dengan DAD kecamatan dalam melaksanakan program kerja seperti diamanatkan dalam musdat sebagaimana tertuang dalam pasal 11 AD/ART,” kata Daniel.
Tidak transparannya Mikael Abeng dalam penggunaan anggaran juga menjadi alasan para ketua DAD kecamatan menolaknya. “Gara-gara tidak transparan, berujung terjadinya konflik internal antara Ketua DAD dan sekretaris. Hal ini harus segera dituntaskan guna menghindari preseden buruk terhadap DAD Sintang,” desak Daniel.
Selama kepengurusan Abeng dinilai tidak pernah melakukan pembinaan kepada ketua-ketua DAD kecamatan. Abeng juga tidak mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan kepada DAD Sintang sebesar Rp 150 juta tahun anggaran 2011.
“Dalam pembentukan panitia Gawai Dayak 2012 dilakukan secara sepihak yang didominasi oleh subsuku tertentu tanpa melibatkan pengurus inti DAD Kabupaten Sintang dan DAD kecamatan,” beber Daniel.
Pernyataan sikap lainnya adalah meminta Dewan Kehormatan, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pakar segera menunjuk Ketua Dewan Pertimbangan Milton Crosby sebagai caretaker untuk mempersiapkan musdat memilih pengurus dan Ketua DAD Sintang dan segera melaporkan hasilnya kepada DAD Kalbar melalui ketua umum.
“Musdat ini perlu diselenggarakan kembali agar pelaksanaan pemilihan Ketua DAD Kabupaten Sintang periode tahun 2012-2016 berjalan demokratis, jujur, dan adil,” kata Daniel.
Muara dari ngeluruknya 11 ketua DAD kecamatan, meminta kepada Ketua Dewan Pertimbangan DAD Sintang untuk membekukan dan mengalihkan dana kegiatan Gawai Dayak Sintang menjadi Gawai Dayak tingkat kecamatan.
“Kami mohon kepada Bupati Sintang untuk membantu menganggarkan dana kegiatan musyawarah adat pemilihan ketua dan pengurus DAD Kabupaten Sintang tahun 2012 ini,” ujar Daniel, juru bicara 11 Ketua DAD Kecamatan Sintang. (din)

Askiman: Pembohongan Publik

Sintang – Didepak dari posisi Sekretaris Umum DAD Sintang, Ir Askiman pun mencak-mencak. Bagaimana tidak, dia merasa Abeng tak patuhi ketentuan dalam AD/ART DAD Sintang.
“Yang berhak memberhentikan dengan tidak hormat pengurus DAD adalah Dewan Pertimbangan. Itu jika terjadi pelanggaran AD/ ART dan pelanggaran norma adat yang berlaku,” tegas Askiman kepada Rakyat Kalbar, Jumat (20/7).
Askiman menyatakan musyawarah adat (musdat) sangat kental dengan upaya pengondisian. “Saya dapat informasi sebenarnya musdat tidak dilaksanakan pada acara Gawai Dayak. Hanya pada Mubes Temenggung, bukan musdat. Musdat itu ada mekanisme tersendiri. Apalagi dilaksanakan sebelum berakhirnya masa bakti pengurus lama hingga 28 Juli nanti. Berarti itu salah,” tegasnya.
Askiman yang juga Plt Kepala Dinas PU Sintang ini membantah hasil musdat sah dan telah quorum. “Pengurus DAD kecamatan yang hadir hanya empat kecamatan saja, dan itu jauh dari ketentuan quorum,” tegasnya.
Dalam AD/ART ketentuan peserta musdat harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah DAD kecamatan. “Abeng mengklaim semua DAD kecamatan hadir kecuali DAD Kecamatan Kayan Hulu. Itu bohong besar!” timpalnya.
Menurutnya, apa yang dilakukan Abeng tak lain adalah pembodohan publik, khususnya masyarakat Dayak. Sebab, lanjutnya, Abeng mengikutsertakan kontingen gawai sebagai utusan musdat, padahal mereka tidak disertai dengan surat mandat.
“Semua kisruh yang terjadi di tubuh DAD Sintang sebenarnya tidak lebih dari upaya Abeng untuk mempertahankan status quo saja. Yang perlu disadari bahwa DAD Kabupaten Sintang adalah milik seluruh masyarakat adat Dayak Kabupaten Sintang. Bukan milik masyarakat adat tertentu saja. Kalau mau dipersoalkan, Abeng sangat tidak layak jadi Ketua DAD. Karena ada beberapa persyaratan sebagaimana yang tertuang dalam AD/ART yang tidak terpenuhi olehnya,” beber Askiman.
Tokoh yang punya pengaruh memenangkan Milton Crosby di pilbub lalu itu heran dengan sikap Abeng. “Jangan terkesan bahwa pengurus DAD Sintang ini tidak beradat dan lebih menonjolkan gaya premanisme. Mari kita bangun citra diri kita, jika mau memiliki nilai ketokohan. Berikan pembelajaran, pembinaan terhadap masyarakat adat agar berlaku santun, bermoral dan beradat,” ajak Askiman.
Dia juga meluruskan bahwa tidak ada upaya pihak mana pun yang melarang seluruh masyarakat adat untuk hadir dalam kegiatan gawai. Menurutnya, Bupati Sintang Milton Crosby hanya melarang para camat dalam kapasitas jabatan.
“Sangat tidak ada korelasinya pada jabatan jika DAD menugaskan camat jadi koordinator gawai. Sementara di kecamatan ada DAD kecamatan, kenapa tidak menugaskan DAD kecamatan sebagai koordinator kontingen kecamatan saja,” jelasnya.
Askiman mengaku sependapat dengan gawai. Namun menurutnya, tata kelola gawai tidak seperti apa yang terjadi pada Gawai Dayak Sintang yang dibuka Gubernur Cornelis pada 18 Juli lalu.
“Itu lebih patut kita sebut dengan gawai anak sekolah Kabupaten Sintang. Karena yang hadir lebih banyak anak sekolah. Kasihan mereka, sampai tidak masuk sekolah dan ketinggalan mata pelajaran,” ujar Askiman.
Askiman menyarankan kepada pemuka adat yang tergabung dalam pengurus DAD Sintang yang berkewajiban mengoreksi diri sendiri di mana letak kelemahan dan kebenaran yang sebenarnya.
“Harus ada budaya malulah. Saya secara pribadi tidak memaksakan kehendak untuk jadi pengurus DAD walaupun masih dipercaya masyarakat. Akan tetapi sikap dan perilaku kepengurusan DAD belum menjunjung tinggi norma adat. Saya juga tidak berambisi jadi Ketua DAD, tapi saya kasihan jika ada orang-orang yang memperalat adat untuk kepentingan sekelompok orang saja,” pungkasnya. (din)

Askiman Terdepak dari DAD Sintang

Abeng: Satu Tak Berkokok Hari Tak Siang

ZMS

Sintang – Perseteruan di tubuh Dewan Adat Dayak (DAD) Sintang memuncak dengan tidak dipilihnya lagi Ir Askiman sebagai Sekretaris Umum DAD Sintang. Posisinya digantikan Agrianus SSos MSi.
“Tidak ada kita menjungkalkan Askiman, tetapi masanya memang sudah habis. Musyawarah Dewan Adat (Musdat) Kabupaten Sintang sudah dilaksanakan dan peserta sudah memilih ketua dan pengurus baru sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam AD/ART organisasi,” jelas Mikael Abeng kepada Rakyat Kalbar di kediamannya Jalan JC Oevang Oeray, Jumat (20/7).
Ketua Umum DAD Sintang terpilih Mikael Abeng menolak istilah “menjungkalkan” Askiman. Diakui Mikael Abeng, kepengurusan DAD Sintang yang lama memang tidak kompak. Akibatnya, lanjut dia, program kerja tidak bisa dilaksanakan. Dia lantas mengkritisi kinerja Askiman sebagai Sekretaris DAD Sintang.
“Pelantikan pengurus DAD kecamatan yang kerap dilakukan Askiman sebenarnya tidak disalahkan oleh aturan organisasi. Selama ini saya merasa dilangkahi. Karena sekretaris melakukan pelantikan pengurus kecamatan tanpa mendapatkan mandat dari ketua,” tegas Abeng.
Diingatkannya, jika semua pengurus ingin menjadi ketua maka organisasi tidak akan bisa berjalan. “Posisi sekretaris dipilih oleh ketua, meskinya sekretaris harus patuh pada ketua,” tandasnya.
Abeng menganggap Askiman selain tidak loyal juga tak patuh kepada ketua. Sehingga posisinya digantikan Agrianus yang sebelumnya Ketua Bidang Litbang. “DAD provinsi juga sudah mengisyaratkan agar pengurus DAD yang baru segera dilantik,” tegasnya.
Mikael Abeng mengatakan proses dirinya sebagai Ketua DAD Sintang untuk kedua kalinya sudah benar. “Pemilihan dilakukan oleh ketua DAD kecamatan dan tumenggung. Setiap kecamatan memiliki dua suara yaitu ketua DAD dan tumenggung. Ada 13 kecamatan yang mengutus peserta pada musdat. Satu kecamatan yang absent adalah Kecamatan Kayan Hulu. Berarti sudah kuorum,” tegas Abeng.
Musdat menghasilkan komposisi pengurus DAD Sintang 2012-2017 berubah cukup signifikan. Hanya 20 persen orang lama. “Kita ambil 80 persen dari kalangan muda dan 30 persen kalangan orang tua. Kita tidak mau hanya gara-gara satu ekor ayam tidak berkokok, lalu hari tidak siang. Masih banyak ayam lain yang berkokok,” sindirnya berperibahasa.
Tuduhan gawai ilegal dari Askiman ditepis Abeng. Ditegaskan, gawai tetap mengacu dan berpegang teguh pada AD/ART organisasi. “Tidak ada ilegal. Kita laksanakan sesuai aturan organisasi,” tegasnya. (din)

Milton Tak Ingin Dualisme

Milton Crosby dengan santai menerima berkas enam poin pernyataan sikap 11 Ketua DAD Kecamatan Sintang di pendopo kediamannya, sekitar pukul 12.30, Minggu (22/7).
Mengenakan kemeja hijau keabuan, Milton yang juga Bupati Sintang ini berjanji akan segera membahasnya. “Pernyataan ini saya terima. Nanti malam akan saya bahas bersama Ketua Dewan Penasihat maupun Ketua Dewan Pakar. Pada intinya, saya ingin aturan organisasi berjalan baik sesuai AD/ART yang sudah ada,” ucap Milton.
Disinggung soal musdat di Gedung Serbaguna, Kamis (19/7), Milton mengatakan bahwa acara sesungguhnya dalam kegiatan tersebut adalah Gawai Dayak, bukan musdat. “Uang Rp 150 juta saya cairkan agar tidak ada polemik. Pencairan dana itu untuk Gawai Dayak, bukan musdat,” tegas Milton.
Selaku Ketua Dewan Pertimbangan, Milton tidak ingin terjadi dualisme di tubuh DAD berkepanjangan. Dia ingin kepengurusan DAD Sintang sesuai dengan AD/ART.
“Begitu pula dengan musdat, kita ingin sesuai AD/ART. Bagaimana mau dibilang sesuai AD/ART kalau pengurus kecamatan tidak dilibatkan. Padahal merekalah yang memiliki hak untuk memilih. Bukan kita atau provinsi,” jelasnya.
Desakan para ketua DAD kecamatan agar musdat diselenggarakan kembali akan diakomodasi Milton. Ia berjanji dalam waktu dekat akan mengusahakannya.
“Saya pikir tidak perlu lamalah. Mungkin 28 Juli nanti sudah harus kita laksanakan. Soal pendanaan akan kita masukkan melalui APBD P,” pungkasnya. (din)

Hengkangnya Milton Catatan bagi Demokrat

Gidot: Emosional atau Sudah Matang?

Bengkayang – Ketua DPD Partai Demokrat Kalbar Suryadman Gidot SPd yang kendati terkejut namun menghormati keputusan politik Milton Crosby resmi keluar dari partai.
“Surat pengunduran diri sudah sampai di sekretariat DPD. Tapi saya belum baca langsung. Tentunya kita menghormati keputusan Pak Milton itu. Sebagai teman, menyayangkan Milton mundur,” katanya kepada Equator via selular dari Bengkayang, Selasa (12/6).
Gidot mengaku belum mengetahui apakah keluarnya Milton dari Demokrat didasari emosional karena tidak direkomendasikan DPP untuk maju atau sudah dipikirkan matang-matang. “Itu adalah hak organisasi dan hak semua orang,” tambah Gidot.
Keluarnya Milton dari Partai Demokrat sedikit-banyak akan berpengaruh kepada bakal calon yang diusung partai yang berkoalisi dengan PDI Perjuangan itu. Secara organisasi, Gidot mengingatkan wajib hukumnya mengamankan dan menjalankan keputusan partai, yakni memenangkan pasangan Cornelis-Christiandy.
“Keputusan partai harus kita dukung. Semua kader dan simpatisan harus tetap solid. Saya yakin dan percaya siapa pun yang terpilih nantinya adalah pilihan Tuhan. Karena suara rakyat adalah suara Tuhan,” katanya.
Mundurnya Milton juga ditengara akan berpengaruh pada keputusan konstituen untuk memilih atau golput. Gidot mengajak agar tidak golput dan menggunakan hak suaranya. “Jangan ketinggalan, gunakan hak suara dengan sebaik-baiknya,” ajak Gidot.
Bupati Bengkayang ini juga mengajak masyarakat Kalbar untuk saling menjaga keamanan dan ketertiban, terutama selama proses pesta demokrasi berlangsung. Hindari isu SARA yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan serta tali persaudaraan yang sudah terjadi baik selama ini.
Mundurnya Milton Crosby seperti diakuinya, merupakan implementasi kekecewaan kader terhadap keputusan Partai Demokrat. Partai yang diharapkan mengusungnya di Pilgub Kalbar 2012 ternyata memilih berkoalisi dengan PDI Perjuangan untuk mendukung Cornelis-Christiandy.
Keputusan ini tentu menuai kekecewaan ratusan ribu pendukungnya. Lantaran partai pemerintah hanya menempatkan dirinya sebagai posisi nomor dua. Padahal ada keinginan kader berkualitas menjadi nomor satu tidak diakomodasi.
Keputusan figur politik sekaligus pejabat pemerintah selaku dewan pengawas partai berlambang mercy di Kalbar ini sudah final. Selain dilayangkan ke DPD Partai Demokrat Kalbar, surat pengunduran diri itu juga sudah disampaikan ke DPP.
Milton menilai kebijakan partai tidak sepaham dengan dirinya. “Saya menjaga konstituen dan pendukung yang kecewa. Daripada mereka kecewa, lebih baik saya yang mengalah dengan cara mengundurkan diri. Saya lebih mengutamakan kepentingan yang lebih besar,” kata politisi berjiwa besar ini.
Bahkan hingga keputusan pengunduran dirinya, Milton juga mengaku belum menerima alasan kenapa dirinya tidak mendapat rekomendasi Partai Demokrat. “Saya tidak tahu apa alasannya. Dipanggil juga tidak ada. Inilah jalan Tuhan. Kita jalani saja,” pungkasnya.

Pengaruhi pilgub

Hengkangnya Milton Crosby dari keanggotaan Partai Demokrat kontan membuat terpana banyak kalangan politik, terlebih para kader partai pemerintah itu sendiri.
“Saya dapat kabar tadi pagi dari teman-teman DPC yang telah lebih dulu membaca koran Equator. Kita amat terkejut dapat kabar itu,” ujar Ketua DPC Demokrat Sintang Grigorius Igo, Selasa (12/6).
Bagaimanapun, cabutnya Dewan Penasihat Partai Demokrat itu dipastikan menjadi dilema pendidikan politik yang tidak bagus bagi para kader PD di Sintang. Dilematis menyangkut pemerintahan Milton yang didukung oleh PD.
“Ada sedikit dilema dalam kaitan pemerintahan. Pasalnya, pada Pilbup Sintang 2010 lalu, Partai Demokrat salah satu partai pengusung. Konsekuensinya sebagai partai pengusung maka harus mendukung pemerintahan sebagaimana instruksi dari DPP,” kata Igo.
Menurut dia, keputusan Milton merupakan hak pribadi karena untuk bergabung di Demokrat tidak ada larangan dan paksaan. “Beliaulah yang secara sukarela masuk dan bergabung ke Partai Demokrat,” ucapnya.
Dalam dunia politik apa saja bisa terjadi dan masalah dukung mendukung bukanlah hal yang aneh. Begitu juga dengan meninggalkan partai tidak dilarang.
“Hanya saja memang langkah seperti itu justru mencerminkan sikap ketidakdewasaan dalam berpolitik. Apalagi sebelumnya beliau pernah menyatakan legowo dengan keputusan DPP terkait siapa yang akan diusung pada Pilgub Kalbar 2012,” sindir Igo.
Soal alasan PD tidak mengusung Milton, secara pasti Igo mengaku tidak tahu apa alasan DPP. “Tapi yang jelas Partai Demokrat telah ada ketentuan bahwa diusung tidaknya ditentukan hasil survei,” ujarnya.
Jika kemudian ternyata partai mengusung pasangan Cornelis-Christiandy, menurut Igo, logikanya pasti pada survei yang dilakukan oleh LSI dan Indobarometer, “Nama Milton tidak berada di posisi puncak,” beber Igo.
Dia yakin partai SBY ini tidak akan mengambil keputusan tanpa disertai pertimbangan yang matang. Apalagi keputusan tersebut langsung ditangani ketua dewan pembina.
Namun tidak ada kepastian apakah SBY sudah campur tangan hingga Milton harus menyingkir dari bursa partai. Atau karena DPD dan DPP sendiri yang menentukan.
“Di kalangan Demokrat, SBY dikenal sebagai sosok pemimpin yang soft power. Diputuskannya dukungan partai kepada calon bukan kader pasti dengan pertimbangan untuk kepentingan yang lebih besar,” dalih Igo.
Kendati dari mana sumbernya, Igo menegaskan selama ini hubungan antara SBY dengan Cornelis sudah terjalin dengan baik.
“Partai Demokrat tidak membutuhkan kader yang pragmatis apalagi oportunis. Partai Demokrat punya cita-cita menjadi partai besar dan memiliki tujuan untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas,” tegasnya.
Kendati suara-suara di luar partai mulai terdengar bahwa dampak mundurnya Milton akan berpengaruh signifikan terhadap Pilgub Kalbar 2012, namun Igo menolaknya. “Tidak ada pengaruh. Kader-kader Demokrat kita yang lainnya lebih patuh kepada keputusan partai,” kata Igo. (jul/din)

Tak Sepaham, Milton Keluar dari Demokrat

Sintang – Sebagai politikus sejati dan negarawan andal, akhirnya Milton Crosby resmi mundur sebagai kader Partai Demokrat. Keputusannya bulat lantaran tidak sepaham dengan partainya.
“Mulai hari ini, (Senin, 11/6) saya secara pribadi mengundurkan diri atau keluar dari keanggotaaan Partai Demokrat dan kepengurusannya,” tegas Milton Crosby dalam jumpa pers di pendopo kediamannya, Senin (11/6).
Kekecewaan Milton yang punya andil mengakarkan Partai Demokrat di kawasan timur Kalbar beralasan. Partai yang diharapkan mengusung dirinya ke Pilgub Kalbar 2012 ternyata memilih berkoalisi dengan PDI Perjuangan mendukung Cornelis-Sanjaya.
Keputusan ini tentu menuai kekecewaan ratusan ribu pendukungnya. Lantaran partai pemerintah hanya menempatkan dirinya sebagai posisi nomor dua. Padahal ada keinginan kader berkualitas menjadi nomor satu tidak diakomodasi.
Keputusan figur politik sekaligus pejabat pemerintah selaku dewan pengawas partai berlambang mercy di Kalbar ini sudah final. “Surat pengunduran diri langsung saya sampaikan ke DPP hari ini. Ada kurir yang mengantar ke sana,” tegas Milton.
Pengunduran diri Milton ini bukan tanpa sebab. Ia menilai kebijakan partai tidak sepaham dengan dirinya. “Saya menjaga konstituen dan pendukung yang kecewa. Daripada mereka kecewa, lebih baik saya yang mengalah dengan cara mengundurkan diri. Saya lebih mengutamakan kepentingan yang lebih besar,” kata politisi berjiwa besar ini.
Hingga keputusan pengunduran dirinya, Milton mengaku belum menerima alasan kenapa dirinya tidak mendapat rekomendasi Partai Demokrat. “Saya tidak tahu apa alasannya. Dipanggil juga tidak ada. Inilah jalan Tuhan. Kita jalani saja,” ujarnya.
Meski telah menyatakan diri keluar dari Demokrat, Milton tetap akan berkarier di dunia politik. Namun ia tidak ingin gegabah menentukan langkah partai politik selanjutnya.
“Ke depan pasti berkiprah di politik. Tapi tahun ini saya cooling down dulu. Sampai semua tenang. Terlepas siapa jadi gubernur kita serahkan kepada masyarakat,” imbuhnya.
Atas tidak ikut sertanya di Pilgub Kalbar 2012, kepada para konstituen, sukarelawan, simpatisan, dan pendukung, Milton meminta maaf. “Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya tidak dapat memenuhi harapan maupun impian kita semua untuk ikut serta dalam Pilgub Kalbar 2012, karena tidak dapat rekomendasi dari partai,” ucapnya.
Sehubungan dengan hal tersebut, Milton mengucapkan terima kasih kepada seluruh konstituen, simpatisan, sukarelawan, dan pendukung atas kerja sama selama ini.
Milton berharap hubungan silaturahmi baik secara pribadi maupun kedinasan tetap selalu terjalin dengan baik. Terkait arah dukungan, Milton menyerahkan penuh kepada pribadi masing-masing.
“Dengan tidak ikutnya saya di pilgub, kepada para konstituen, sukarelawan, simpatisan, dan pendukung, mengenai arah dukungan saya serahkan kepada masing-masing individu. Saya tidak mengarahkan kepada siapa-siapa. Jadi silakan sesuai dengan hati nurani,” nasihatnya.
Kepada para calon Milton memberikan ucapan selamat. “Kepada Cornelis dan Sanjaya saya ucapkan selamat atas pencalonan dalam pilgub. Demikian juga kepada Morkes-Burhanuddin, Tambul Husin-Barnabas Simin, dan Armyn-Fathan, selamat berkompetisi. Saya mengajak mari kita bergandengan tangan. Kita ciptakan pesta demokrasi yang berkualitas dan beretika di Kalbar. Selamat berjuang,” pungkasnya. (din)

Milton pun Bernaung ke Beringin

Pabali Musa Tepis Dukung Arafah

ZMS

Pontianak – Kabar kabur Milton Crosby mendukung pasangan Morkes-Burhanuddin sudah jelas. Kabar hengkangnya Bupati Sintang ini dari partai pemerintah lalu menceburkan diri ke Partai Golkar kini menjadi berita.
“Betul, saya sudah bertemu dengan Pak Milton. Ada dua hal yang dibicarakan, pertama saling mendukung dan beliau menyatakan siap bergabung bersama kami di Pilgub Kalbar,” kata Ketua DPD Partai Golkar Kalbar Morkes Effendi dikonfirmasi Rakyat Kalbar via selular, Selasa (17/7).
Kekecewaan Milton yang bagai jatuh tertimpa tangga politik ditengara sebagai alasan kuat mengapa dia pilih bernaung ke beringin. Setelah tidak diakomodasi Demokrat ke Pilgub Kalbar, Gubernur Cornelis malah mendepaknya sebagai Koordinator Pemekaran Provinsi Kapuas Raya (PKR), walaupun Milton sendiri tidak mengakui dirinya diganti oleh Mikael Abeng.
“Ya, kemungkinan besar Pak Milton juga akan bergabung ke Partai Golkar. Itu sedang diproses. Jadi 99 persen dipastikan bergabung untuk bersama-sama membesarkan partai,” ungkap Morkes yang tengah berada di Sintang diundang acara HUT Sultan Sintang bersama Burhanuddin.
Menurut Morkes, mereka punya komitmen bersama merealisasikan PKR. Versi Morkes, bahwa Milton melihat yang paling komit untuk mewujudkan PKR adalah pasangan Morkes-Burhan (MB).
Menurut Morkes lagi, Milton yang hanya menunggu kartu anggota Partai Golkar diteken, kian mengencangkan dengung mesin politiknya di timur. “Kami berharap sedikit-banyak punya pengaruh di wilayah timur Kalbar, mulai dari Sanggau, Sekadau, Melawi, Kapuas Hulu, terutama di Kabupaten Sintang,” ucap Morkes.
Enggan memprediksi target perolehan suara di kawasan PKR, Sekjen Lembaga Adat Melayu Serantau (LAMS) itu yakin koalisi akan solid.
“Target belum bisa diprediksi. Begitu juga untuk DPD kabupaten/kota. Kita longgar saja, karena mesin partai dan organisasi kemasyarakatan serta organisasi kebudayaan akan bekerja efektif dan maksimal,” kata Morkes.
Kendati Milton Crosby menghindari diwawancarai, kabar merapat ke kubu MB dibenarkan Ketua DPD Golkar Sintang Harjono Bejang. Bahkan dapat porsi penting sebagai koordinator relawan pemenangan.
“Benar, Pak Milton dalam kapasitas sebagai pribadi dan bukan bupati sebagai koordinator atau ketua relawan pemenangan pasangan MB untuk wilayah timur. SK diterbitkan tim koalisi provinsi partai pendukung 14 Juli lalu,” ungkap Harjono Bejang kepada Rakyat Kalbar, Selasa (17/7).
Menurut Bejang, begitu pria ini disapa, ditempatkannya Milton sebagai koordinator diusulkan oleh DPD Golkar Sintang. “Sampai saat ini Pak Milton belum melakukan pertemuan. Beliau masih sibuk,” kata Bejang.
Milton diyakini Bejang mampu meraup suara signifikan di lima kabupaten wilayah timur Kalbar untuk pasangan Morkes-Burhan. “Inilah jadi pertimbangan kita, karena beliau adalah figur dari timur Kalbar,” tandasnya.

Tepis dukung Arafah

Yakin dengan dukungan Milton Crosby buat pasangan MB, Wakil Bupati Sambas DR Pabali Musa MAg yang diisukan mendukung pasangan Armyn-Fathan (Arafah) hanya tertawa menjawab Kalbar Raya via selularnya, Selasa (17/7) di Sambas.
“Kalau ada kabar saya mendukung pasangan Arafah, itu hanya isu. Karena kebetulan dulunya saya Ketua Muhammadiyah, tapi sekarang wakil bupati. Jadi harus fokus pada program pemerintahan,” kelit Pabali Musa.
Seperti diberitakan, Pabali Musa menghadiri acara yasinan di markas Arafah di Pontianak, malam Jumat (12/7) bersama Armyn Alianyang dan Fathan A Rasyid. Namun tegas-tegas Pabali membantahnya. Takut kualat?
“Saya menjadi Wakil Bupati Sambas karena Pak Burhanuddin, jadi bagaimana mungkin saya mendukung pasangan lain. Apalagi dalam setiap rapat penting terkait pilgub bersama Bang De, saya selalu hadir dan memberikan masukan,” ungkap Pabali.
Lantas Pabali meminta agar media tidak mudah menyikapi isu yang berkembang serta dapat menyaring setiap informasi terkait pilgub. Dia mengaku saat ini lagi fokus menangani berbagai agenda di Pemkab Sambas.
Sebagai Wakil Bupati Sambas, Pabali mengimbau masyarakat kabupaten yang dipimpinnya bersama Bupati dr Juliarti agar tidak mudah terpengaruh dengan isu yang berkembang.
“Fokuslah menyukseskan pilgub, terutama mengecek Daftar Pemilih Tetap (DPT), jangan sampai tidak terdaftar. Marilah kita sukseskan pilgub 2012 yang bermartabat serta memberikan pendidikan politik kepada masyarakat mendukung meningkatkan jumlah partisipasi pemilih,” imbaunya.

Demokrasi

Sementara itu, Burhanuddin A Rasyid menepis isu bahwa Pabali Musa mendukung pasangan adiknya, Armyn-Fathan. Menurut Burhanuddin, Pabali adalah wakil bupati, publik figur dan juga tokoh agama.
“Kalau pejabat menghadiri setiap undangan, wajib hadir. Kecuali ada tugas lain yang tidak bisa ditinggalkan, termasuk undangan setiap kandidat. Sebagai politisi kita tidak boleh berburuk sangka,” ujar Burhanuddin menjawab Rakyat Kalbar di Sambas.
Mantan Bupati Sambas dua periode ini mengakui orang yang serbasalah dan menjadi isu politik memang publik figur. Bagaimana tidak, setiap acara apa pun termasuk pilgub, pejabat daerah dilarang menghalangi kandidat lain yang berkunjung.
“Termasuk juga menghadiri undangan pasangan balon. Jadi hal seperti itu menurut hemat saya tidak perlu dipersoalkan, itulah yang namanya demokrasi,” kata Bang De. (jul/edo/din)

Lepaskan Kostum Biru, Milton Kini Berbaju Kuning

Sintang – Teka-teki arah dukungan Milton Crosby pada pilgub 2012 jelas sudah setelah terdepak dari Demokrat. “Saya sudah terdaftar di Partai Golongan Karya, sehingga baju saya kuning sekarang,” tegas Milton tersenyum saat jumpa pers di pendopo, Minggu (22/7).
Meskipun belum memiliki posisi strategis di kepengurusan Partai Golkar, dalam waktu yang sudah mepet Milton dipercaya jadi ketua tim pemenang pasangan Morkes-Burhanuddin di wilayah timur Kalbar.
“Sementara waktu saya masih anggota biasa. Bergabungnya saya ke Golkar tidak hanya permintaan Golkar provinsi, tapi juga dari pusat. Saya sudah direstui untuk menjadi ketua tim pemenangan khusus wilayah timur,” ujarnya.
Milton resmi bergabung ke Golkar sejak awal Juli 2012 karena mengaku memiliki visi dan misi yang sama. “Mengapa saya ke Golkar? Karena kebijakan Golkar ini sepaham dengan saya dalam memperjuangkan Kapuas Raya. Visi dan misi kita sama,” katanya.
Empat target Milton bernaung di bawah beringin adalah Provinsi Kapuas Raya, pembangunan infrastruktur wilayah timur, ekonomi, dan perbatasan. “Sekarang hitam dan putih sudah jelas. Kita rapatkan barisan khususnya masyarakat timur yang ingin Kapuas Raya,” ujarnya tertawa.
Milton yakin menang bersama Golkar kendati masih ada beberapa kabupaten di timur yang menjadi kantong-kantong suara kandidat lainnya. “Dan pastinya kami menang,” katanya.
Bicara karut-marut Kapuas Raya yang kini sudah menjadi konsumsi dan jargon-jargon politik para kandidat, Milton tidak ingin Kapuas Raya terperosok dalam lubang yang sama. Walau kini pun masih sebatas janji-janji, Milton sudah pasrah.
“Jangan seperti kemarin, dibilang koordinator mau diganti, administrasinya tidak beres. Saya pikir bukan tidak beres di kita. Kita sudah lakukan sesuai prosedur yang ada, hanya tinggal respons pemerintah provinsi saja. Tapi provinsi kurang memahami Kapuas Raya,” pungkasnya. (din)

Terganggu, Kembalikan ke PKB

Jimmi: Tentu Ada Sanksi DPP

Pontianak – Mencuatnya kenyataan bahwa DPW PKB secara otoriter menetapkan dukungan ke Cornelis-Christiandy tanpa musyawarah internal, merisaukan tim sukses incumbent.
“Terganggu sedikitlah, meski hanya satu-dua orang saja yang tidak puas dengan keputusan DPP PKB. Bagaimanapun itu bagian dari mengganggu,” ungkap M Jimmi SH, Ketua Tim Pemenangan Cornelis-Christiandy dikonfirmasi Rakyat Kalbar via selular, Minggu (22/7).
Namun karena itu internal PKB, Tim Pemenangan Bersatu Berjuang Menang (BBM) itu tidak mau mencampurinya. Pasangan incumbent ini diusung lima partai politik yakni PDI Perjuangan, Partai Demokrat, PDS, PPIB, dan PKB yang lagi galau.
Menurut Jimmi, DPP PKB tidak masalah ketika menentukan sikap untuk mendukung pasangan incumbent. Artinya ketika ada kader partai yang tidak tunduk dengan keputusan partai, sanksinya pasti ada.
“Secara institusi partai, bergabungnya PKB sudah tidak ada masalah. Jadi kami harus menerima ketika PKB bergabung dalam koalisi. Tapi kami tidak mungkin mencampuri urusan internal PKB,” tegas legislator PDI Perjuangan ini.
Kabar kerapuhan di koalisi partai itu juga cepat ditepis Partai Damai Sejahtera (PDS). Ketua DPW PDS Kalbar Suprianto STh MSi menegaskan pengurus hingga tingkatan paling bawah solid dan patuh mendukung pasangan incumbent. “Kita tetap solid. Dan sejauh ini tim koalisi baik-baik saja. Tidak ada masalah,” katanya.
Keluarga besar PDS Kalbar, menurutnya satu hati dan satu pikiran memenangkan pasangan Cornelis-Christiandy. Sebab dipilihnya pasangan ini merupakan hasil survei internal, melalui audiensi dengan pimpinan desa, kecamatan, dan DPC hingga DPW.
“Pasangan ini usulan kelompok lintas agama dan berdasarkan prestasi yang dilakukan Cornelis selama empat tahun kepemimpinan. Semua calon baik, tapi kami pilih yang terbaik,” kata Suprianto.
Belum diketahui pasti sikap partai yang dipimpin Muhaimin Iskandar itu pascamain sendiri dan penolakan kader PKB Kalbar yang membawa gerbongnya mendukung pasangan Abang Tambul Husin-Barnabas Simin.
Ketua DPW PKB Kalbar Mulyadi Tawik SE untuk kesekian kalinya belum berhasil dikonfirmasi, beberapa kali dihubungi, yang bersangkutan tidak menjawab panggilan.
Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua DPW PKB Kalbar Sumardi M Noor menuding bergabungnya PKB ke koalisi PDI Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Perjuangan Indonesia Bersatu (PPIB), dan Partai Damai Sejahtera (PDS) adalah keputusan pribadi Ketua DPW PKB Kalbar Mulyadi Tawik SE.
“Sikap DPW PKB mengusung incumbent itu tanpa melalui mekanisme partai. Itu keputusan pribadi Pak Mulyadi, bukan keputusan partai,” tegas Sumardi M Noor kepada Rakyat Kalbar, Jumat (20/7).
Para pengurus yang membahas masalah itu di antaranya Wakil Ketua DPW PKB Kalbar Syarif Pendi Yan Alkadrie yang juga merupakan Pangeran Muda Kesultanan Keraton Kadariah Pontianak dan Wahab Bulyan SH MH yang juga Wakil Ketua DPW PKB Kalbar.
Alhasil, kendati tersurat bahwa PKB mendukung pasangan Cornelis-Christiandy saat mendaftar ke KPU Kalbar, tidak tersirat di akar rumput partai nonparlemen itu. Mayoritas pengurus dan simpatisannya malah berpaling ke pasangan Tambul-Barnabas. (jul)

PKB, Mulyadi Pilih Bungkam

Pontianak – Sudah dapat diduga, sikap politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kalbar yang mengusung pasangan Cornelis-Christiandy tanpa musyawarah dengan DPW memicu kemelut. Sayangnya, Ketua DPW PKB Kalbar Mulyadi Tawik SE memilih bungkam.
Mulyadi yang dikonfirmasi Rakyat Kalbar berkali-kali melalui telepon genggam miliknya, sempat diangkat. “Saya sedang rapat, nanti saya hubungi kembali,” katanya, Sabtu (21) langsung menutup panggilan.
Namun setelah ditunggu berjam-jam, Mulyadi tak kunjung balik menghubungi. Rakyat Kalbar kembali berupaya menghubungi nomor ponselnya, namun tidak diangkat. Begitu juga ketika di-SMS, tidak dibalas.
Seperti diberitakan, Wakil Ketua DPW PKB Kalbar Sumardi M Noor menuding bergabungnya PKB ke koalisi PDI Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Perjuangan Indonesia Bersatu (PPIB), dan Partai Damai Sejahtera (PDS) adalah keputusan pribadi Ketua DPW PKB Kalbar Mulyadi Tawik SE.
“Sikap DPW PKB mengusung incumbent itu tanpa melalui mekanisme partai. Itu keputusan pribadi Pak Mulyadi, bukan keputusan partai,” tegas Sumardi M Noor kepada Rakyat Kalbar, Jumat (20/7).
Sementara itu, dari Tim Pemenangan pasangan dengan slogan Bersatu Berjuang Menang juga belum berhasil dikonfirmasi. Nomor ponsel Ketua Tim Pemenangan Cornelis-Christiandy, M Jimmy SH juga sedang tidak aktif.
Pengamat politik dari Universitas Tanjungpura Jumadi SSos MSi menilai mekanisme partai seperti dimainkan Ketua DPW PKB tidak transparan. Wajar-wajar saja muncul dinamika resistensi di elite internalnya sendiri.
“Saya melihat kemungkinan mekanisme pengambilan keputusan di tingkat daerah yang barangkali tidak transparan. Tidak melibatkan struktural partai dari provinsi sampai kabupaten/kota, dan tidak melewati ketentuan aturan organisasi,” katanya.
Meski demikian, Jumadi menilai walaupun PKB tidak solid mendukung incumbent, hal itu tidak terlalu berdampak secara signifikan terhadap kekuatan Cornelis-Christiandy.
Dampak negatif yang signifikan justru pada internal PKB sendiri, karena gejolak politik internal itu akan menjadikan partai yang baru saja berupaya me-refreshing diri itu tidak solid. Jika tidak mampu dikelola dengan baik, tidak tertutup kemungkinan akan menjadi konflik internal yang merusak citra jelang 2014.
“Ada kalangan muslim yang mendukung incumbent atas pertimbangan-pertimbangan tertentu. Massa PDIP yang muslim kan juga cukup besar, dan loyalitas massa PDI Perjuangan cukup tinggi,” jelas Jumadi.
Begitu pun dampak merapatnya Milton Crosby ke Morkes-Burhan terhadap Ketua DPD PDI Perjuangan Kalbar itu. Jumadi juga menilai, masalah PKR itu tidak terlalu signifikan karena secara sosiologis dukungan masyarakat Dayak masih cukup kuat buat Cornelis.
Jadi buat Milton untuk memobilisasi massa Dayak mendukung Morkes-Burhan tidak terlalu besar dampaknya bagi perolehan suara Cornelis. Lain halnya kalau Milton sendiri yang maju, ini akan berdampak besar terhadap kekuatan Cornelis. Begitu juga isu PKR yang sudah keluar dari konteks. Banyak pihak yang selama ini tidak terlalu peduli dengan pembentukan PKR seakan ambil momentum politik.
“Masyarakat di wilayah timur tidak buta, dan sudah tahu siapa yang selama ini betul-betul berjuang, siapa yang tidak serius memberikan dukungan dan siapa yang memanfaatkannya hanya untuk kepentingan politik,” tambahnya. (jul)

Bendera PKB ke Incumbent, Mesin Politik Dukung Tambul

Sumardi: Itu Pribadi Ketua DPW

ZMS

Pontianak – Benarkah partai-partai pengusung dalam koalisi pendukung kandidat gubernur di Pilkada Kalbar sudah mulai rapuh dari dalam? Keputusan DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusung pasangan incumbent Cornelis-Christiandy diduga bukan keputusan partai.
Wakil Ketua DPW PKB Kalbar Sumardi M Noor menuding bergabungnya PKB ke koalisi PDI Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Perjuangan Indonesia Bersatu (PPIB), dan Partai Damai Sejahtera (PDS) adalah keputusan pribadi Ketua DPW PKB Kalbar Mulyadi Tawik SE.
“Sikap DPW PKB mengusung incumbent itu tanpa melalui mekanisme partai. Itu keputusan pribadi Pak Mulyadi, bukan keputusan partai,” tegas Sumardi M Noor kepada Rakyat Kalbar, Jumat (20/7).
Ia mengaku pengurus wilayah sudah membahas persoalan tersebut dan mengambil sikap untuk mendukung pasangan Abang Tambul Husin-Barnabas Simin.
Para pengurus yang membahas masalah itu di antaranya Wakil Ketua DPW PKB Kalbar Syarif Pendi Yan Alkadrie yang juga merupakan Pangeran Muda Kesultanan Keraton Kadariah Pontianak dan Wahab Bulyan SH MH yang juga Wakil Ketua DPW PKB Kalbar.
Alhasil, kendati tersurat bahwa PKB mendukung pasangan Cornelis-Christiandy saat mendaftar ke KPU Kalbar, tidak tersirat di akar rumput partai nonparlemen itu. Mayoritas pengurus dan simpatisannya malah berpaling ke pasangan Tambul-Barnabas.
Sumardi menegaskan, saat ini mesin politik PKB semakin merapatkan barisan untuk memenangkan pasangan Berkibar di Pilgub Kalbar 2012 ini. “Mesin politik sampai tingkat paling bawah tengah kita satukan untuk membangun kekuatan besar mendukung Pak Tambul,” ungkap Wakil Sekretaris Tanfidziyah PWNU Kalbar ini, tadi malam.
Dia bahkan yakin keputusan mendukung Tambul-Barnabas itu diapresiasi pengurus lainnya dan mendapat perhatian simpatisan PKB. Sumardi juga menjelaskan dukungan kepada mantan Bupati Kapuas Hulu dua periode itu berbeda dengan Cornelis.
“Dukungan kepada pasangan Tambul-Barnabas sudah dibicarakan di internal pengurus partai. Sedangkan sebelumnya pengurus tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan mengusung pasangan incumbent,” ungkapnya.
Wakil Ketua DPW PKB Kalbar Syarif Pendi Yan Alkadrie membenarkan adanya dualisme dukungan. Namun menurutnya, dukungan ke incumbent hanya keputusan satu orang alias pribadi ketua.
Menurutnya, tradisi di tubuh PKB untuk mengambil sikap dilakukan dengan musyawarah dan mufakat. Artinya, sebelum penetapan keputusan calon yang akan diusung, pucuk pimpinan di DPW PKB Kalbar wajib duduk satu meja untuk membicarakannya.
“Para kiai sudah berpesan, segala sesuatu yang berhubungan dengan kelangsungan partai harus dibicarakan, dimusyawarahkan dan dimufakatkan. Karena partai ini milik orang banyak,” tegas Pendy, Pangeran Istana Muda dari Keraton Kadriyah Kesultanan Pontianak.
Bahkan Pendi mengaku keputusan partai mengusung pasangan incumbent itu baru diketahuinya dari media massa. Padahal sebuah keputusan yang dibuat itu ada konsekuensi yang akan diterima seluruh pengurus.
“Kita sudah sepakat bicara 2014, tapi lucu kalau sebagai wakil ketua saya tidak tahu keputusan partai. Bagaimana saya mau menjelaskan dengan konstituen,” katanya.
Wakil Ketua DPW PKB Wahab Bulyan juga angkat bicara. Ia menuturkan, munculnya nama PKB pada saat deklarasi pasangan incumbent sangat mengejutkan jajaran pengurus. Terlebih para pengurus sedang berkonsentrasi mempersiapkan pemilu 2014.
“Siang dan malam pengurus melakukan konsolidasi untuk membesarkan nama PKB. Tapi kenapa untuk urusan yang sangat krusial seperti itu, jujur saya sendiri merasa kecolongan. Tiba-tiba DPP mengeluarkan ketetapan, buyar barisan yang sudah disusun,” katanya.
Kekesalan pengurus cukup beralasan, mengingat frekuensi pertemuan dengan jajaran DPW PKB Kalbar cukup intensif. Hanya saja komunikasi nonformal tidak setiap hari, tapi sering. Kita hanya membicarakan bagaimana penguatan untuk 2014. Nyaris tidak pernah menyentuh persoalan pilgub. Ketua DPW PKB juga minta agar konsentrasi pada pemilu saja.
Karena PKB milik banyak orang, jelas keputusan yang dikeluarkan DPP PKB dapat memengaruhi dukungan PKB pada 2014 di Kalbar nanti. “Bisa jadi pemilu 2009 terulang. PKB tidak mendapatkan kursi di DPRD provinsi atau DPR RI,” tegas Wahab.
Kondisi seperti ini, kata dia, tentu para pengurus PKB tidak ada lagi yang bersemangat untuk bekerja. Namun sekarang ini pengurus dan konstituen sudah dibangunkan lagi, sudah bersemangat kembali, tapi untuk mendukung Pak Tambul.
Dia menyadari penetapan dukungan kepada calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar sepenuhnya menjadi otoritas DPP PKB. Namun Wahab menyesalkan penetapan itu tidak dilakukan sesuai mekanisme partai.
“PKB memang partai yang saat ini tidak memiliki keterwakilan di DPRD provinsi. Tapi PKB memiliki kekuatan yang sejak beberapa tahun terakhir sudah terbangun. Jajaran unsur ketua solid. Hanya yang saya sesalkan, kenapa mekanisme partai tidak diikuti, yang akhirnya melukai perasaan kawan-kawan di DPW,” sesal Wahab.
Kendati secara kepartaian sudah mengusung duet pasangan dengan slogan Bersatu Berjuang Menang (BBM) itu, namun dia memastikan jajaran pengurus di DPW PKB Kalbar tidak bergerak. “Kita tidak pernah dilibatkan, wajar kalau akhirnya teman-teman memilih mendukung Pak Tambul,” tuntas Wahab.
Sayangnya, Ketua DPW PKB Kalbar Mulyadi Tawik SE belum bisa dikonfirmasi terkait penolakan pengurus wilayah kepada pasangan Cornelis-Christiandy, yang akan mengarahkan dukungan kepada Pak Tambul.
Sebelumnya, Mulyadi Tawik tidak dapat berkomentar banyak terkait keputusan DPP tersebut. Mengingat saat itu dirinya sedang berada di Jakarta.
“Saya masih dari Jakarta, nanti sudah di Pontianak kita bicara. Karena seluruh berkas yang masuk ke DPW PKB kita serahkan pada DPP PKB, untuk selanjutnya diputuskan DPP,” ungkapnya saat itu. (jul/ton)