Mendadak, PAN Setuju Kampung Budaya

Pontianak – Sikap Fraksi PAN DPRD Kalbar terhadap pembangunan perkampungan budaya tiba-tiba saja berubah. Fraksi berlambang matahari biru ini awalnya menolak rencana tersebut, kini malah menyetujuinya, meski pembangunannya dilaksanakan dengan system multiyear.

Sikap Fraksi PAN ini memunculkan isu baru seputar pendaftaran Ketua DPW PAN Kalbar Ikhwani A Rachim yang sudah mendaftarkan dirinya sebagai calon wakil gubernur mendampingi Cornelis pada Pilgub 2012 mendatang. Namun hal itu dibantah Ikhwani yang juga legislator Kalbar ini.
Politisi daerah pemilihan Kota Pontianak ini menepis adanya tudingan dan isu dari berbagai pihak, bahwa Fraksi PAN DPRD Kalbar menyetujui pembangunan perkampungan budaya yang nilainya Rp54 miliar itu hanya karena Ketua DPW PAN Kalbar, ingin maju menjadi Wakil Gubernur Kalbar mendampingi Cornelis.
“Isu itu tidak benar dan kita menerima pembangunan perkampungan budaya untuk kepentingan masyarakat Kalbar. Yang jelas kita menghargai pendapat Fraksi Partai Golkar dan PPP yang menolak pembangunan rumah budaya secara multiyear,” tegas Ikhwani, kepada wartawan di ruang kerja Fraksi PAN DPRD Kalbar, kemarin.
Ia mengakui, terjadi perdebatan yang alot dalam rapat Badan Anggaran DPRD Kalbar. Fraksi PAN hanya dua orang anggotanya di Badan Anggaran, dan tidak bisa berbuat banyak, kalau sebagian besar anggota badan anggaran DPRD Kalbar menginginkan dan menyetujui pembangunan perkampungan budaya. Karena itulah proses demokrasi.
“Yang jelas sikap PAN yang terakhir adalah bukan menolak pembangunannya, namun kita hanya meminta pemerintah khususnya Dinas PU membuat studi kelayakan terlebih dahulu sebelum membangun,” kilah Ikhwani.
Menurut dia, jika ada studi kelayakan, baru bisa menentukan apakah di lokasi tersebut eks Kantor Gubernur Kalbar, Jalan Sultan Syahrir (Kota Baru) cocok atau tidak untuk dibangun perkampungan budaya. Kemudian apakah dengan dibangunnya perkampungan budaya itu menimbulkan dampak yang luas atau tidak bagi masyarakat. Semuanya itu butuh kajian mendalam dan sampai sekarang studi kelayakan yang diinginkan tersebut tidak ada.
Sebelumnya Fraksi PAN DPRD Kalbar dalam pemberitaan di media getol-getol melakukan penolakan terhadap rencana pembangunan perkampungan budaya. Terbukti pada (23/7) lalu melalui Pemandangan Umum Fraksi PAN terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kalbar Tahun Anggaran 2010, lewat juru bicaranya Drs H Syafaruddin Hum menegaskan, anggaran pembangunan Kalbar masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan kebutuhan.
Dalam PU itu, Fraksi Partai Amanat Nasional dengan tegas menolak rencana pembangunan perkampungan budaya tersebut. Bahkan ingin menghentikan rencana proses tender yang akan segera dilakukan Dinas PU Kalbar. Karena di samping tidak terlalu urgent, Fraksi PAN menilai proses penganggarannya juga tidak melalui mekanisme yang telah disepakati antara pemerintah provinsi dengan DPRD.
Tidak hanya sampai disitu, pada (10/10) lalu lewat Ketua Fraksi PAN DPRD Kalbar Ir Sy Izhar Assury. Fraksi ini juga konsisten menolak tegas rencana pembangunan perkampungan budaya tersebut dan mengharapkan Pemerintah Kalbar, khususnya Dinas PU menghentikan rencana proses tender Rumah Budaya yang akan segera dimulai dengan nilai Rp54 miliar.
Ketika itu, Izhar mengatakan, karena di samping perkampungan budaya tidak terlalu urgent, proses penganggarannya juga tidak melalui mekanisme yang telah disepakati antara pemerintah provinsi dengan DPRD. Artinya program pembangunan perkampungan budaya muncul tiba-tiba dalam rapat panitia anggaran. Bahkan setiap kali rapat, selalu berubah anggarannya. Terkesan tidak transparan dan ditutup-tutupi.
Bahkan, dari aspek teknis yang disampaikan oleh Dinas PU Kalbar belum ada studi kelayakannya yang konkret serta pola anggarannya juga tidak jelas.
“Makanya kita hanya menyetujui Dinas PU Kalbar hanya untuk membuat perencanaan Rumah Budaya dan bisa saja dianggarkan Rp200 juta, sehingga semuanya menjadi jelas. Apalagi ini pekerjaan strategis tersebut membuat simbol-simbol etnis, dan itu diharapkan mengakomodasi semua etnis yang ada di Kalbar, bukan hanya etnis Melayu dan Dayak saja,” tegas Izhar saat itu. (jul)

Kampung Budaya Tak Realistis

Cornelis: Menyerupai TMII

Pontianak. Rencana pembangunan perkampungan budaya yang dicanangkan Pemprov Kalbar masih berpolemik. Sebagian anggota dewan menilai rencana tersebut tidak realistis.
“Semangat untuk membangun kebudayaan itu sudah baik. Tapi harus realistis,” tegas Ir Ikhwani A Rahim, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Kalbar di kantor dewan, Senin siang (28/2).
Maksud realistis yang dikemukakan Ikhwani ini menyangkut soal berbagai aspek. Antara lain, mulai perencanaan, ketersediaan lahan, hingga desain awal pembangunan perkampungan budaya tersebut.
Anggota Komisi D ini menilai, selama ini rancangan yang diajukan sangat tidak realistis. “Masak lahan hanya seluas 3 hektar bisa digunakan untuk membangun perkampungan budaya. Jadi cobalah diluruskan apakah yang mau dibangun itu rumah budaya, rumah adat atau perkampungan adat. Nomenklaturnya apa?” tegas Ikhwani.
Jika memang ingin membangun perkampungan budaya, seharusnya semua jenis kebudayaan ada di sana. Anggaplah Kalbar Indonesia kecil. “Kalau seperti itu, apakah kawasan tiga hektar itu bisa menampung,” ucapnya setengah bertanya.
Rencana pembangunan perkampungan budaya direncanakan dibiayai APBD Kalbar 2011 sebesar Rp 23 miliar. Anggaran biaya pembangunan itu ada di Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kalbar.
Dinas Pekerjaan Umum sudah memaparkan desain pembangunan perkampungan budaya tersebut di hadapan para anggota dewan. Namun penjelasan yang disampaikan PU masih menimbulkan pertanyaan. Banyak item pembangunan yang dinilai belum jelas. “Tidak masuk akal, dan bakal ditertawakan orang. Membangun perkampungan budaya dengan kawasan tiga hektar. Kalau pun mau, dibangun pasar seni saja,” tukas Ikhwani.
Sekretaris Komisi D DPRD Kalbar, Andry Hudaya Wijaya SH menilai rencana pembangunan perkampungan budaya tidak sinergi dengan instansi yang mengerjakannya (Dinas PU). “Tidak nyambung. Bukan prioritas PU, tapi kok bicara budaya. Pos anggarannya tidak tepat ada di PU,” kata Andry, kemarin.
Perkampungan budaya, menurut Andry, bukan prioritas di Dinas PU. Perkampungan budaya harusnya menjadi kewenangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kalbar, yang notabenenya mengembangkan kepariwisataan.
“Kalau di Dinas PU, khususnya bidang Cipta Karya, masih banyak dana yang diperlukan untuk infrastruktur dan urusan yang murni ke-PU-an. Apakah itu peningkatan jalan dan jembatan, revitalisasi bangunan yang sudah tua berkenaan dengan kepentingan publik, atau penataan lingkungan,” katanya.
Andry memaparkan, khusus untuk perbaikan infrastruktur jalan, masih banyak hal mendesak yang harus ditangani PU. Misalnya untuk perbaikan jalan Siduk-Sungai Kelik di Kabupaten Ketapang. “Dari 62 KM jalan yang rusak, baru ditangani oleh Dinas Bina Marga hanya 7 KM. Masih ada 55 KM yang perlu dituntaskan,” ucap Andry.
Selain itu ada juga kerusakan ruas jalan Ketapang-Pesaguan-Kendawangan sekitar 100 KM, abrasi di Sungai Jawi di Jalan Ketapang-Pesaguan yang sudah tinggal 10 meter dari badan jalan. Kemudian runtuhnya tebing di Kecamatan Sandai di Desa Sandai Kiri, Kecamatan Sandai, Ketapang. Serta perbaikan Jalan Naga Tayap-Tumbang Titi.
“Seharusnya hal-hal seperti ini yang menjadi prioritas oleh Dinas PU. Bukan malah pembangunan sesuatu yang di luar konteks kerja bidang PU,” tandas legislator partai Golkar tersebut.
Menanggapi polemik tersebut, Gubernur Kalbar Drs Cornelis MH menyatakan, untuk merealisasikannya tiada masalah. “Tidak ada masalah itu perlu penjelasan saja,” tegas Gubernur di hadapan sejumlah wartawan, kemarin.
Perkampungan budaya nanti, lanjut gubernur akan berisikan seluruh rumah adat dan kebudayaan etnis yang ada di Kalbar. Sehingga pada konteksnya menyerupai Taman Mini Indonesia Indah. Alhasil para wisatawan yang berkunjung ke Kalbar dapat menikmati keindahan keberagaman etnis yang ada di Bumi Khatulistiwa.
“Di perkampungan budaya nanti semua etnis dapat berdampingan. Supaya jika ada wisatawan mau melihat budaya masyarakat Melayu tinggal menyeberang saja, begitu pula jika ingin melihat masyarakat adat Dayak,” papar Cornelis.
Dijelaskan Cornelis, persoalan merealisasinya masih terganjal pada ketersediaan anggaran. Untuk merealisasikan hal tersebut diperlukan anggaran yang tidak sedikit. “Pembangunan perkampungan budaya tergantung dengan dananya, konsepnya seperti Taman Mini Indonesia Indah (TMII), namun konsepnya sesuai dengan etnis yang ada di Kalbar,” terang mantan camat ini.
Sehingga, kata dia, nantinya tamu-tamu di luar negeri bisa di bawa ke perkampungan budaya. Wisatawan dapat mengetahui etnis apa saja yang ada di Kalbar. “Kita melihat pendapatan setiap negara bisa berasal dari pariwisata. Sehingga dapat meningkatkan investasi di Kalbar,” ujarnya. (bdu/boy)

Kampung Budaya Masih Tanda Bintang

Salmon: Akomodir Semua Budaya

Pontianak – Pro dan kontra terus berlanjut menyikapi rencana pembangunan perkampungan budaya senilai Rp 23 miliar. Dari sisi kajian budaya, rencana tersebut akan mendorong gairah para seniman dan berpotensi memajukan sektor pariwisata.

“Dalam berbagai hal selalu ada pro dan kontra, selalu ada tanggapan positif dan negatif. Hal itu biasa terjadi. Dari pandangan budaya, rencana membuat perkampungan budaya itu tidak mubazir,” kata Drs Salmon Batuallo, Kepala Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional (BKNST) Wilayah Kerja Kalimantan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dijumpai Equator di kantornya, Kamis (24/3).
Menurut Salmon, jika terlaksana maka lokasi itu akan menampung berbagai budaya yang ada di Kalbar. Sebenarnya program tersebut sudah lama direncanakan pemerintah daerah dan baru akan direalisasikan 2011. “Belum lama ini kita rapat dengan konsultan, ini salah satu fasilitas yang sangat baik karena akan memberi peluang kepada para seniman untuk berkarya lebih bagus lagi,” ujar Salmon.
Apalagi, kata dia, perkampungan budaya bisa menarik pariwisata dalam maupun luar daerah. Namun konsep seperti Taman Mini Indonesia Indah (TMII) yang direncanakan pemerintah daerah, hendaknya tak seperti itu, tetapi lebih pada membangun budaya-budaya lokal yang ada di Kalbar.
“Konsepnya sudah bagus. Sekarang tinggal bagaimana penataannya. Budaya-budaya yang ada di Kalbar bisa terakomodasi. Berbagai kegiatan atau karya dari berbagai etnis ditampilkan di sana,” ujar dia menyarankan.
Mengenai pengelolaan perkampungan budaya itu nantinya, Salmon mengatakan, harus dikelola baik dan digunakan semua etnis yang ada di Kalbar. “Kalau TMII itu kan dikelola pemerintah, tapi kalau untuk rumah budaya ini apakah dikelola swasta atau pemerintah, saya kira yang terpenting adalah dikelola dengan mengedepankan kepentingan masyarakat secara luas,” harapnya.
Anggota DPRD Kalbar, Andry Hudaya Wijaya SH kembali mengingatkan pemerintah daerah untuk mempertimbangkan kembali rencana pembangunan perkampungan budaya yang menelan anggaran miliaran rupiah itu. Dalam penganggarannya memang masih diberi tanda bintang yang berarti masih belum final dan harus diperdalam lagi.
“Bukankah masih banyak program lain yang menyentuh langsung masyarakat. Anggaran pembangunan perkampungan budaya itu sangat besar,” kata legislator Partai Golkar ini.
Perkampungan budaya itu rencananya didirikan di lokasi Kantor Kapet sekarang di Jalan Sutan Syahrir. “Sudah banyak yang menolak. Sebab kalau hanya sasarannya untuk mengakomodasi hal kebudayaan kemudian dibangun perkampungan budaya itu. Kan sudah ada Taman Budaya dan Museum di Jalan Ayani,” ungkap Andry.
Selain itu, lanjut dia, ada Rumah Melayu di Jalan Sutan Syahrir, Rumah Betang di Jalan Sutoyo dan Betang Center di Ambawang. “Wajar jika rencana tersebut dianggap proyek mercusuar dan mengada-ada. Bahkan cukup banyak pihak yang begitu getol mengkritisi sejak awal terhadap rencana tersebut,” tuntasnya. (jul)

Cornelis: Banyak yang Sirik Dengki

Peletakan Batu Pertama Kampung Budaya

Istimewa

Gubernur Kalimantan Barat Cornelis MH pada acara peletakan batu pertama pembangunan Rumah Budaya, Senin (4/5)

 

Pontianak – Setelah dikritisi sejumlah fraksi di DPRD Kalbar dan sempat terhambat persetujuannya, akhirnya peletakan batu pertama Rumah Budaya terlaksana juga, Senin (4/5).
“Meskipun pembangunan Kampung Budaya sedikit terlambat karena banyak sekali yang sirik dengki, namun saya berharap April 2013 sudah bisa diresmikan,” ujar Gubernur Cornelis dalam sambutan peletakan batu pertama Rumah Budaya di Jalan Sutan Syahrir Pontianak, pukul 10.00 kemarin.
Proyek yang menggunakan dana APBD 2012 sebesar Rp54 miliar itu diakui Cornelis terhambat karena banyak orang yang iri dengki tidak memberikan kesempatan kepada dirinya selaku anak daerah yang ingin membangun Kalbar.
“Nantinya saya berharap kepada yang mengerjakan proyek ini untuk berhati-hati. Karena pasti akan banyak sekali cobaan atas terlaksananya pembangunan Rumah Budaya ini,” ujar Cornelis.
Gubernur Cornelis menginginkan Kampung Budaya tersebut akan menjadi kebanggaan dan ikon Kalbar di tingkat nasional bahkan internasional.
Terhambatnya pembangunan Rumah Budaya ini diakui Cornelis karena masuk dalam APBD 2012 dengan target April 2012 dan harusnya selesai di April 2013.
Sayangnya, berkali-kali menyebut iri dengki, namun gubernur tidak secara spesifik menuding person atau kelompok yang dimaksudkannya. Menurutnya, mereka yang tidak memberikan kesempatan kepadanya selaku kepala daerah untuk memperkenalkan Rumah Betang yang sudah menjadi trademark bagi Kalbar.
“Kalbar sudah identik dengan Dayak, dan pembangunan rumah budaya ini ke depan juga akan dibangun beberapa rumah etnis yang ada di Kalbar, seperti Tionghoa dan lainnya. Tidak mungkin dibangun semua, ke depan pasti akan dibangun,” ujarnya.
Dijelaskan, konsep fisik Kampung Budaya secara umum ada tiga bagian utama, yakni rumah adat Melayu, rumah adat Dayak, dan plaza budaya. “Dibangunnya Kampung Budaya ini untuk kepentingan Indonesia ke depannya, sehingga jangan disalahartikan,” kata Cornelis.
Dia mencontohkan di Sarawak, Malaysia telah dibangun perkampungan Melayu, Dayak, Jawa, dan lain sebagainya sebagai wujud hormat terhadap beberapa budaya yang ada di dunia.
“Kenapa giliran kita mau membangun Kampung Budaya diributkan? Memang Kampung Budaya baru bisa mengakomodasi dua rumah adat, yakni Melayu dan Dayak, karena memang anggarannya masih terbatas. Ke depan kalau anggaran memadai bisa saja dibangun rumah adat Tionghoa dan lain-lain,” katanya lagi.
Belum jelas konsep Kampung Budaya di bekas kantor gubernur di kawasan Kotabaru itu, apakah mengadopsi Kampung Budaya Sarawak (Cultural Village) di Sentubong, Kuching. Areal objek wisata di jiran itu seluas hampir 7 hektare.

Lanjutan

Sementara itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kalbar Jakius Sinyor menyatakan anggaran yang dibutuhkan untuk proyek Kampung Budaya sebesar Rp54 miliar.
Kompleks kampung itu terdiri dari pembangunan lanjutan rumah adat Melayu (sudah berdiri) sebesar Rp22 miliar, rumah adat Dayak Rp22 miliar, plaza budaya Rp10 miliar di atas lahan seluas 4,7 hektare yang dilengkapi dengan taman dan fasilitas air mancur.
Menurutnya, plaza budaya disiapkan sebagai lokasi kegiatan acara-acara kebudayaan misalnya festival budaya Melayu, Dayak, Tionghoa, maupun etnis-etnis lainnya yang ada di Kalbar.
Mengenai pengelolaan Kampung Budaya, menurut Jakius akan diserahkan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kalbar. “Dinas Pekerjaan Umum hanya menangani pembangunan fisiknya saja,” katanya.
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan juga akan mendapat dana pendampingan dari pemerintah pusat terkait kegiatan Kampung Budaya. Hingga penancapan tiang pertama kemarin, masih ada sejumlah bangunan di atas lahan tersebut. Misalnya Kantor Kadin Kalbar, Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, Kantor Badan Kesbanglinmas Kalbar. (dna)

Cornelis-Christiandy Deklarasi 9 Juni

Diusung Lima Parpol

Pontianak – Incumbent Cornelis-Christiandy akhirnya dipastikan tetap satu paket dari pilgub 2007 ke pilgub 2012. Empat partai politik digadang-gadang sudah siap berkoalisi dengan PDIP mengusung pasangan bermotto Bersatu Berjuang Menang (BBM) ini.
Pasangan PDIP-PD itu akan mendeklarasikan keputusan politiknya pada 9 Juni mendatang sekaligus mendaftar ke KPU. Persiapan deklarasi sedang dipersiapkan bersama empat partai koalisinya.
PDIP akan deklarasi bersama Partai Demokrat, Partai Damai Sejahtera (PDS) yang punya kursi DPRD Kalbar, kemudian Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB) dengan 1 kursi, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang nonkursi. Partai Demokrat sendiri masih membuka pintu bagi kepada partai lainnya untuk bergabung.
Dalam deklarasi itu nantinya seluruh DPC PDIP se-Kalbar akan dikerahkan untuk menyukseskan perhelatan akbar tersebut. Ketua DPC PDIP Kabupaten Sanggau Krisantus Kurniawan SIP MSi ketika dikonfirmasi terkait persiapan tersebut menegaskan untuk Kabupaten Sanggau akan dikerahkan sedikitnya 500 massa.
“Setelah ada kejelasan keputusan Partai Demokrat mengusung Cornelis-Christiandy dan akan melakukan koalisi dengan PDIP Kalbar, maka akan dilaksanakan deklarasi bersama pada 9 Juni 2012 mendatang,” jelas mantan Ketua DPRD Sanggau ini.
Menurut pria yang kini duduk di DPRD Kalbar ini, dari PDIP juga sudah mengeluarkan keputusan yang sama yakni mengusung Ketua DPD PDIP Kalbar Cornelis untuk maju bersama Christiandy Sanjaya.
“Saat deklarasi juga PDIP juga akan mengerahkan massa besar untuk mengantarkan Cornelis-Christiandy ke KPU Kalbar,” tegas Krisantus yang optimis Cornelis-Christiandy akan menang kembali pada Pemilukada Kalbar mendatang dengan satu putaran.
Ketua Divisi Kaderisasi DPD Partai Demokrat Kalbar Ary Pudianty SE bersama Sekretaris DPD Partai Demokrat Kalbar Rasmidi dan pengurus DPD PDIP Kalbar telah melakukan komunikasi intensif dan melaksanakan rapat pembentukan panitia deklarasi Cornelis-Christiandy. Kemungkinan deklarasi pasangan ini akan digelar di GOR Pontianak. Namun mengenai tempat belum final masih dikomunikasikan.
“Ini adalah koalisi besar, apalagi mempunyai pandangan yang sama mengusung dan mendukung Cornelis-Christiandy untuk menang. Kita juga optimis dengan melihat survei pasangan calon Gubernur Kalbar Cornelis-Christiandy akan menang satu putaran. Partai Demokrat masih membuka pintu koalisi,” tuntas Ary. (jul)

Demokrat Usung Cornelis-Christiandy

Milton Crosby Disebut-sebut Legowo

Pontianak – Kendati menjadi oposisi di Kabinet Indonesia Bersatu II pimpinan SBY, namun Partai Demokrat merapat ke PDI Perjuangan berkoalisi mengusung Drs Christiandy Sanjaya SE MM maju ke Pilgub Kalbar mendampingi Drs Cornelis MH.
“Majelis Tinggi Partai Demokrat dan Ketua Dewan Pembina PD Susilo Bambang Yudhoyono telah memutuskan akan mengusung dan mendukung Pak Christiandy sebagai Wakil Gubernur Kalbar mendampingi Pak Cornelis,” ungkap Bobby Chrisnawan, Ketua Tim Pilkada DPD PD Kalbar, kepada wartawan di Sekretariat partainya, Rabu (30/5).
Partai Demokrat (PD) dipastikan berkoalisi dengan partai berlambang banteng moncong putih, menyusul telah diputuskannya kader internalnya dalam Rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat, Selasa (29/5) lalu.
Dengan demikian, partai pemerintah ini tidak memiliki kader internal yang dapat diusung sebagai calon Gubernur Kalbar dan memilih untuk menempatkan wakil di pesta demokrasi 20 September 2012 mendatang. Menurut Bobby, semua sudah sesuai dengan mekanisme partai. Hasilnya juga telah disampaikan kepada semua pengurus PD di Kalbar untuk segera disosialisasikan.
Hanya saja, lanjut Bobby, legalitas formal berupa surat keputusan (SK) tertulis belum disampaikan DPP Partai Demokrat. “Kemungkinan besok (hari ini, red), saya atau Ketua Divisi Kaderisasi Ary Pudyanti akan mengambil SK tersebut ke DPP,” ungkapnya.
Tentu saja PD Kalbar punya pertimbangan tidak menempatkan kader internalnya di posisi nomor satu yang sebelumnya nama Milton Crosby sempat mencuat. Begitu pun Ketua DPD PD Kalbar Suryadman Gidot termasuk calon yang diunggulkan. Sedangkan calon dari luar partai yang mendaftar adalah Cornelis.
Bobby mengatakan pertimbangan Majelis Tinggi Partai Demokrat mengusung Cornelis-Christiandy karena setelah disurvei Lembaga Survei Indonesia (LSI) hasilnya paling tinggi di antara calon gubernur lain.
“Selain punya elektabilitas tinggi, Christiandy merupakan kader Demokrat. Bisa dan setia menjaga jalannya pemerintahan SBY di daerah. Selain itu Pak Cornelis lebih memilih Christiandy,” terangnya.
Sebelumnya, Bobby mengungkapkan, Tim Pilkada DPD Partai Demokrat Kalbar telah mengusulkan dua nama calon gubernur yang telah mendaftar dan diseleksi. Yakni Milton Crosby dan Cornelis, sementara untuk wakil adalah Christiandy Sanjaya dan Paryadi.
Setelah dibahas melalui mekasnime partai dan dilakukan survei, hasilnya diputuskan dalam rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat. Keluarlah nama kandidat yang diusung PD yakni Cornelis-Christiandy. “Ini artinya Partai Demokrat dan PDIP berkoalisi, serta akan ada partai-partai lain yang mengusung pasangan ini,” ujarnya.
Bagaimana dengan Milton Crosby punya kans meraup suara setidaknya di kawasan timur sebagai wacana Provinsi Kapuas Raya yang digagasnya? Sampai tadi malam dihubungi Equator, Bupati Sintang itu tidak mengaktifkan ponselnya.
Menurut Bobby, ternyata Milton dapat menerima keputusan partai. Bobby mengingatkan seluruh kader dan pengurus untuk tunduk dan melaksanakan keputusan Partai Demokrat tersebut.
“Semua kader solid satu suara dukung Cornelis-Christiandy, saya juga sudah bicara dengan Pak Milton, dan tidak ada masalah. Pak Milton menerima keputusan tersebut, beliau legowo dan siap memenangkan pasangan Cornelis-Christiandy,” pungkasnya. (jul)